Menteri Pu: Peran Swasta Di Proyek Infrastruktur Dapat Turunkan Icor - Beritaja

3 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemberian peran lebih besar kepada swasta di proyek prasarana dapat membantu untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.

"Sebetulnya kami sudah mulai dari tahun ke tahun, lantaran itu bagus juga kemudian membantu kami untuk beralih bentuk lebih cepat, untuk kemudian memperbaiki diri ke depan. Saya tadi bilang itu salah satu upaya untuk menurunkan ICOR," ujar Dody di Jakarta, Senin.

Menurut dia, jika swasta mempunyai peran besar dalam proyek prasarana maka secara otomatis bakal diawasi bukan hanya oleh abdi negara penegak norma dan lembaga negara lainnya seperti kejaksaan, KPK, BPK dan BPKP namun juga oleh mitra sendiri ialah pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Kendati demikian, pemerintah tetap tetap datang dalam proyek prasarana yang menyangkut perlindungan kepada rakyat.

Dody juga sedang mengkaji mengenai pemberian peran yang lebih besar kepada swasta dalam pembangunan proyek prasarana agar sesuai dengan izin yang ada.

"Kalau di luar negeri di mana-mana waduk itu milik swasta lho, tidak ada yang milik pemerintah. Cuma saya lagi mengkaji, jika kita begitu apakah melanggar undang-undang tertentu tidak, kita punya undang-undang sumber daya air, apakah kita melanggar peraturan pemerintah tidak, gitu-gitu lho. Jadi secara tata kelola (governance), apapun yang kita kerjakan secara governance itu mesti betul sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ujar Dody.

ICOR adalah rasio yang menunjukkan efisiensi investasi suatu negara dalam menghasilkan output ekonomi. Makin rendah nilai ICOR, artinya investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto membantah bahwa pemerintahannya menghentikan pembangunan proyek prasarana di dalam negeri.

Presiden menegaskan bahwa dia bakal memberikan peran yang lebih besar pada perusahaan swasta dalam membangun proyek infrastruktur, daripada menugaskan pada kementerian ataupun BUMN.

Sementara itu, peran pemerintah lebih bertumpu pada proyek inti yang menyangkut pada perlindungan rakyat.

Kepala Negara menjelaskan bahwa proyek prasarana seperti jalan tol, pelabuhan, hingga airport bakal diserahkan pada perusahaan swasta untuk membangunnya.

Menurut Presiden, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif dan berilmu dalam membangun infrastruktur, sehingga diharapkan berakibat pada pertumbuhan ekonomi di daerah.