Menteri Ppn: Dampak Trump Terhadap Ekonomi Ri Tak Sedalam Negara Lain - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan akibat kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia relatif tak sedalam yang dialami negara lain.

“Ketidakpastian global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dinamika perekonomian Tiongkok, mesti kita perhatikan. Namun, simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa akibat kepemimpinan Presiden Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia relatif tidak sedalam yang dialami negara lain, jadi kita mesti optimis mampumencapai sasaran pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Rapat Kerja berbareng Komite IV DPD RI, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Seperti diketahui, Trump mempunyai kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi AS. Salah satunya adalah persoalan tarif perdagangan yang diberikan terhadap beragam negara seperti China, Kanada, Meksiko, dan berpotensi juga Uni Eropa.

Tindakan kontroversial lain Trump adalah mengenai penutupan instansi United States Agency for International Development (USAID) hingga rencana mengambil alih Jalur Gaza dan Terusan Panama.

Berbagai rencana maupun kebijakan tersebut dianggap oleh pengamat pasar duit Ariston Tjendra, dapat memicu bentrok ekonomi AS dengan negara lainnya, serta goncangan terhadap perekonomian global.

AS memutuskan pula menghentikan sementara support luar negeri ke Indonesia yang dapat mempengaruhi program penting, penanganan HIV/AIDS, TBC, dan penyediaan peralatan medis.

Karena itu, Kepala Bappenas menekankan pentingnya menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Melihat kondisi domestik, lanjutnya, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan 5,03 persen hingga triwulan III-2024.

Stabilitas makro ekonomi didukung persediaan devisa tertinggi sepanjang sejpetunjuk sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor, jauh di atas standar internasional.

Inflasi juga terkendali pada level 1,57 persen pada akhir 2024, yang berfaedah menjaga daya beli masyarakat.

“Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 persen, yang bakal menjadi injakan kuat untuk mencapai sasaran pertumbuhan 8 persen pada 2025–2029,” ungkap Rachmat.

Menteri PPN menegaskan bahwa petunjuk support terhadap pertumbuhan ekonomi kebijakan fiskal adaptif pada peningkatan pendapatan dan shopping negara secara pro pertumbuhan (growth), sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

Pada tahun 2029, sasaran pendapatan negara diproyeksikan mencapai 13,75–18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Target-target ini sudah tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 sebagai injakan prioritas pembangunan nasional,” kata dia.

Dengan strategi pembangunan yang terintegrasi, pihaknya optimis visi ekonomi inklusif dan berkepanjangan dapat terwujud.

“RPJMN 2025-2029 bakal menjadi injakan krusial untuk mempercepat pembangunan. Kepemimpinan baru Presiden Prabowo dengan semangat kerjasama lintas sektor, pusat-daerah juga mesti mengakibatkan kita optimis semua sasaran mamputercapai," ucap Kepala Bappenas.

Baca juga: DEN: Kebijakan deportasi Trump berpotensi pengaruhi ekonomi RI

Baca juga: RI perkuat ekonomi usai Trump tolak kesepakatan pajak global

Baca juga: Istana sebut keanggotaan RI di BRICS tak perlu khawatirkan Trump-AS

Editor: Arman
Copyright © BERITAJA 2025