Menteri Pkp Usul Kelola Lahan Milik Jasa Marga Bisa Dimanfaatkan Umkm

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut bakal meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), supayamampu digunakan sebagai tempat berdagang pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penduduk bimbingan rumah susun.

Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebutmampu dikelola supayamampu dimanfaatkan oleh UMKM.

"Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, jika boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, kelak ada buat jogging track,mampu buat UMKM," kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

Para penduduk yang direlokasi dari kolong tol alias jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya bakal diberi training untuk meningkatkan keahlian oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membikin para penduduk tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

"Yang dilatih kelak dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKMmampu jual beli di situ, tapi dibuat rapi," katanya pula.

Maruarar berbareng dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala family kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan penduduk ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Kita semua tentunya berambisi bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untukmampu bekerja, termasuk beragama yang lebih baik lagi," ujar AHY.

Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, penduduk juga bakal diberi keahlian untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya mesti dibenahi.
Baca juga: LinkUMKM bantu UMKM bersaing di pasar lokal dan global
Baca juga: BI petakan strategi kejar ekonomi Bali tembus 5,8 persen 2025

Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024