Menteri Pkp Akan Perluas Sasaran Penerima Pembiayaan Rumah Subsidi - Beritaja

1 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bakal memperluas sasaran penerima faedah pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

"Dan kelak bakal tambah lagi, saya bakal pikirkan tambahan-tambahan lagi wong cilik, saya lagi matangkan, intinya Informal," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, berasas arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga mesti banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya mesti diberikan keadilan yang sama dengan pekerja umum yang mempunyai gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

"Jadi kita tetap survei dan sebagainya, tapi kita mesti lakukan. Kita sebagai negara ini tidak mengerjakan yang gampang, tetapi jikalau perlu dikerjakan walaupun sulit, kita kerjakan," kata Ara.

Sebagai informasi, Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan subsidi sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilakukan janji massal dengan sinergi berbareng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilakukan groundbreaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya bakal dilakukan janji dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang bakal datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran dengan kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya bakal dilakukan janji dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang bakal datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran biaya FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan pekerja masing-masing diberikan kuota masing-masing sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

BP Tapera jugamempersiapkan kuota sebanyak 1.000 unit rumah untuk wartawan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesepakatan ini sudah ditandatangani berbareng Bank BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.