Menteri Panrb: Reformasi Birokrasi Berhasil Cegah Pemborosan Rp128,5 Triliun - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa reformasi birokrasi telah sukses mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun.

Capaian ini diraih dengan penerapan sistem akuntabilitas keahlian yang efektif, sebagai corak nyata orientasi hasil yang memberikan faedah langsung bagi masyarakat.

“Melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita sukses mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel mampu menjadi solusi, bukan beban,” kata Rini dalam Rakor Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sebatas administratif, namun telah berakibat nyata pada efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Dia menekankan bahwa birokrasi mesti terus beralih bentuk dari sekadar prosedural menjadi birokrasi berakibat alias impactful bureaucracy yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Birokrasi berakibat bukan hanya tentang laporan keahlian yang baik, tapi tentang perubahan yang dirasakan masyarakat, jasa yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan anggaran yang tidak sia-sia,” ujarnya.

Rini juga menyinggung pentingnya kerjasama lintas lembaga dan pendekatan lintas sektor untuk mencapai hasil bersama.

Ia mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah agar terus memperbaiki tata kelola dengan mengedepankan hasil yang terukur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan bahwa peranan strategis reformasi birokrasi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menginstruksikan pada pentingnya pengukuran keahlian organisasi dengan indeks reformasi birokrasi.

"Pelaksanaan pertimbangan RB tahun 2024 berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian isu-isu tematik pada pemerintah daerah, sehingga Kementerian PANRB selaku koordinator dan orkestrator pelaksana RB mendorong K/L meso untuk dapat secara masif melakukan pendampingan terhadap pemerintah wilayah yang menjadi prioritas pembinaan masing-masing K/L meso," ungkap Erwan.

Ia berambisi hasil pertimbangan yang bakal disampaikan kepada masing-masing lembaga pemerintah tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga capaian positif reformasi birokrasi betul-betul mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di lembaga pemerintah, mendorong efisiensi anggaran, dan menurunkan nomor korupsi.

Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025