Menteri Kkp Turunkan Tim Cek Shm Di Perairan Sumenep - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan telah mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan mengenai adanya dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Trenggono menegaskan bahwa pihaknya segera menginvestigasi guna memastikan legalitas dan akibat terhadap pengelolaan ruang laut di wilayah tersebut.

"Kami turunkan tim ke sana," kata Trenggono seusai Rapat Kerja (Raker) berbareng Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Meski begitu, Trenggono tak menjelaskan lebih perincian mengenai tim yang diterjunkan ke wilayah tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menginvestigasi mengenai perihal itu.

Selain itu, Trenggono juga menyebut bahwa persoalan publikasi sertifikat di wilayah perairan tak hanya terjadi di Sumenep. Masalah serupa juga sebelumnya sudah ditemukan di Tangerang, Bekasi, Batam, Sidoarjo, dan Surabaya.

"Di Bekasi kemarin juga kejadian, jika di Bekasi itu mudah lantaran ada PT-nya, jadi langsung dapat perusahaannya siapa dan selanjutnya kesalahannya dimana. Di Batam kita juga sering melakukan, lampau kemudian sekarang ada juga di Sidoarjo dan di Surabaya. kita sedang lakukan investigasi juga ke sana," tuturnya.

Bahkan, Trenggono menyebutkan, terdapat 196 kasus serupa yang telah ditemukan di beragam wilayah. Namun, sebagian besar kasus tersebut tidak terpublikasi oleh media.

"Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu," ujarnya.

Kendati demikian, dia berterima kasih saat ini masyarakat banyak yang peduli dengan isu-isu perairan.

Apalagi, menurut dia selama ini pengelolaan ruang laut kerap diabaikan, meskipun banyak kasus serupa yang telah ditemukan di beragam wilayah.

"Jadi sebenarnya kan begini, hikmahnya adalah sekarang (banyak masyarakat yang) peduli kepada laut. Selama ini terus terang kita berjuang, tapi laut kan seperti dipunggungin ya, ya saya merasa berterima kasih saja sebenarnya," tegasnya.

Trenggono menambahkan, dalam penanganan kasus-kasus tersebut, pihaknya berfokus pada aspek administratif sesuai kewenangan kementerian tersebut.

Baca juga: Plt Bupati Sidoarjo: Masyarakat kelola sebagian HGB di area tambak

Baca juga: Kanwil BPN Jatim investigasi HGB di laut Sidoarjo

Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025