Menteri Kkp Sebut Pagar Laut Dibuat Terstruktur Untuk Jadi Daratan - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa pagar laut terlarangan dibuat secara terstruktur untuk menahan abrasi, yang seiring berjalannya waktu bakal berubah menjadi daratan.

"Dulu itu kan tempat nelayan yang membikin penangkaran untuk kerang, jadi kita berpikirnya ke petunjuk sana. Tapi ketika dia terstruktur, maka itu adalah untuk menahan abrasi," ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Jadi jika untuk menahan abrasi, lama-lama jadi dangkal, jika sudah jadi dangkal kemudian jadi daratan," sambung dia.

Trenggono mengatakan bahwa pembangunan pagar laut tersebut masif dilakukan pada 2024. Namun, dirinya telah memastikan bahwa pagar laut tersebut terlarangan dan dilakukan pembongkaran.

Dia juga menegaskan pembangunan pagar laut tersebut tidak mempunyai izin resmi, dan menyebut bahwa laporan mengenai aktivitas ini belum pernah diterima oleh Kementerian KKP sebelumnya.

Mengenai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang mengenai dengan area tersebut, dia menyatakan bahwa perihal itu berada di luar kewenangan kementeriannya.

"HGB-nya bukan di kita, kan kita enggak tahu, saya enggak tahu jika itu ada HGB," ucap Trenggono.

Disinggung mengenai pengawasan, Trenggono mengakui kemungkinan adanya kekurangan dalam pemantauan di lapangan. Namun, dia memastikan bahwa pihaknya telah turun langsung untuk mengecek kondisi di lapangan dan segera mengambil tindakan berupa pembongkaran pagar.

"Kita sudah membuktikan bahwa kita sudah turun, kita cek rupanya itu bukan penangkaran, bukan penangkaran kerang ya. Lalu kemudian bahwa itu adalah pagar terstruktur, jadi ya sudah kita langsung lakukan pembongkaran," tutur Trenggono.

Dalam kesempatan itu, Trenggono turut menyampaikan pengpetunjukan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki dan mengusut pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten, yang tidak mengantongi izin alias ilegal.

"Arahan Bapak Presiden, satu, selidiki sampai tuntas secara norma agar kita mesti betul koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu mesti menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu," ujar Trenggono.

Baca juga: Ombudsman desak KKP bongkar pagar laut terlarangan di pesisir Tangerang

Baca juga: Prabowo perintahkan penyelidikan tuntas pagar laut lantaran ilegal

,
Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025