Menteri Esdm Sidak Ke Pangkalan Lpg Di Pekanbaru Riau - Beritaja

2 bulan yang lalu

Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat mesti dapat dengan nilai di bawah Rp20 ribu.

Pekanbaru, (BERITAJA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pangkalan Liquified Petroleum Gas LPG 3 Kilogram di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu.

Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya bermaksud memastikan pengedaran dan nilai LPG bersubsidi tetap terkendali serta melangkah sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini juga dalam menjalankan petunjuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai kembalinya penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di pengecer,

"Kami mau memastikan tidak ada permainan harga. Semua pangkalan wajib menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah," kata Bahlil, di hadapan pemilik pangkalan dan penduduk yang tengah mengantre.

Bersama jejeran perwakilan Pertamina, Bahlil menuju pangkalan milik Yusmaniar untuk memandang kondisi di lapangan. Bahlil memuji pangkalan tersebut, lantaran menjual dengan nilai Rp18 ribu langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat mesti dapat dengan nilai di bawah Rp20 ribu," ujarnya pula.

Namun begitu, kata Bahlil, ada temuan di sekitar letak sidak pengecer alias yang bakal menjadi subpangkalan membeli dengan nilai Rp20 ribu dari pangkalan lain. Kemudian pengecer itu menjual Rp22 ribu kepada masyarakat.

Hal seperti itulah, ujarnya pula, tidak dibolehkan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pangkalan itu. Pasalnya dari Pertamina memberikan nilai Rp12.750 ke agen, lampau ke pangkalan sekitar Rp15 ribu, dan ke masyarakat Rp18 ribu alias Rp19 ribu.

"Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan lantaran subsidi negara sudah Rp87 triliun. Harapannya agar rakyat membeli di bawah Rp20 ribu, tapi tetap ada di atas Rp20 ribu," ujarnya lagi.

Bahlil menyatakan bakal terus melakukan pemantauan di beragam wilayah guna memastikan kebijakan ini melangkah efektif tanpa merugikan masyarakat. "Kami bakal mengevaluasi penerapan kebijakan ini di lapangan. Jika ada kendala, tentu bakal kami cari solusi terbaik," ujarnya.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: