Mensos: Kemiskinan Bukan Soal Angka Tetapi Tantangan Peradaban - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan kemiskinan bukan sekadar soal nomor dan ekonomi, tetapi merupakan tantangan peradaban

“Kemiskinan bukan sekadar masalah nomor juga bukan sekadar ekonomi. Kemiskinan adalah tantangan peradaban. Mengatasi kemiskinan berfaedah menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi,” kata Mensos dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan mengatasi kemiskinan berfaedah menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi.

Mensos lantas mengutip pasal 1 ayat (1), undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan kegunaan sosialnya.

Sementara itu, mengutip info terbaru Badan Pusat Statistik per Maret 2025, tercatat nomor kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berada pada 7,08 persen.

Baca juga: Mensos: Pemerintah targetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026

"Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada wajah anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu tanpa akses kesehatan, dan keluarga-keluarga yang hidup dalam keterbatasan," kata Mensos.

Untuk itu, Kementerian Sosial mendorong dua pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, ialah dengan Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurutnya, Sekolah Rakyat bakal datang di tengah masyarakat miskin sebagai ruang pendidikan pengganti yang tak hanya mengajarkan pelajaran dasar, namun juga keahlian praktis, kepemimpinan sosial, dan jiwa kemandirian.

"Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang. Sesungguhnya, kemiskinan tidak cukup dilawan dengan support sesaat, tetapi mesti diatasi dengan pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan," imbuhnya.

Tahun ini, dia menyebut pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat di beragam wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Komisi VIII DPR minta Sekolah Rakyat mampu cegah kemiskinan diwariskan

Pada kesempatan itu, Mensos juga menyoroti pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen vital dalam memastikan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.

DTSEN, lanjutnya, merupakan sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan DTSEN, kita dapat memandang siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan gimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu," kata Mensos.

Oleh lantaran itu, dia membujuk seluruh jejeran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, bumi usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan family miskin dengan Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.

"Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari info yang akurat," ujarnya.

Baca juga: Kemenko PM sebut amal berpotensi besar entaskan kemiskinan ekstrem

Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025