Trending

Menkop UKM tekankan pemidanaan Indosurya penting demi pengembalian hak - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menekankan pentingnya upaya pemidanaan terhadap pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya demi pengembalian hak-hak personil nan sudah digelapkan.

Teten mengatakan Pemerintah berupaya melakukan itu melalui langkah kasasi nan kudu ditempuh Kejaksaan Agung atas putusan vonis bebas dari majelis pengadil Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terhadap dua petinggi KSP Indosurya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana.

"Pemidanaan ini saya kira krusial lantaran Pemerintah berkepentingan gimana secepat mungkin bisa segera mengembalikan uang-uang personil koperasi (Indosurya) nan digelapkan itu," kata Teten dalam keterangan pers seperti disimak dalam siaran YouTube Kemenkopolhukam di Jakarta, Selasa.

Teten mengatakan perihal itu usai mengikuti bedah kasus KSP Indosurya yang menghadirkan tiga narasumber, ialah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Muda (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana, Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, serta perwakilan Bareskrim Polri, nan dipandu mantan ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa.

Berita lain dengan Judul: Mahfud sebut segera bedah kasus Indosurya untuk ajukan kasasi

Dari bedah kasus tersebut, Teten semakin percaya bahwa upaya kasasi untuk pemidanaan terhadap Ketua KSP Indosurya Henry Surya memenuhi unsur penggelapan, penipuan, serta tindak pidana pencucian duit (TPPU) atas aset-aset nan dimiliki oleh koperasi.

Pemidanaan tersebut krusial lantaran putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) alias homologasi tidak bisa dilaksanakan, lantaran aset-aset KSP Indosurya sudah tidak lagi dimiliki oleh koperasi tersebut dan digelapkan para pengurusnya.

Sebagai informasi, putusan homologasi itu ditetapkan dalam Putusan Homologasi/Perdamaian Nomor. 66/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 Juli 2020, nan kemudian ditetapkan inkrah oleh Mahkamah Agung.

Oleh lantaran itu, Teten menegaskan pemidanaan terhadap petinggi KSP Indosurya kudu dilakukan guna menyita aset-aset koperasi nan sudah mereka gelapkan.

"Putusan PKPU itu tidak bisa dijalankan lantaran asetnya sudah enggak ada, asetnya sudah tidak lagi dimiliki oleh koperasi. Sehingga, ini kudu ada penyitaan-penyitaan terhadap aset-aset nan sudah digelapkan oleh pengurus koperasi itu," jelasnya.

Berita lain dengan Judul: Teten ungkap hambatan pembayaran tukar rugi pengguna koperasi Indosurya

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan dua langkah lanjut dari bedah kasus KSP Indosurya tersebut. Pertama, Pemerintah bakal mengusulkan kasasi lantaran vonis ontslag van rechtsvervolging sebagai putusan nan salah. Kasus tersebut jelas merupakan tindak pidana.

Kedua, Pemerintah juga sedang dan bakal terus membuka kasus-kasus lain mengenai KSP Indosurya dengan pengadu dan tempat nan lain.

Dua petinggi KSP Indosurya, yakni Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria, menjadi terdakwa atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya divonis lepas oleh majelis pengadil PN Jakbar. Kasus tersebut merugikan 23.000 orang dengan total kerugian mencapai Rp106 triliun.

June divonis lepas lebih dulu pada Rabu (18/1) di PN Jakarta Barat. Hakim menyatakan melepaskan June Indria dari segala tuntutan hukum. Hak-hak June juga dipulihkan.

Sidang dipimpin oleh Kamaludin selaku Ketua Majelis Hakim serta Praditia Dandindra dan Flowerry Yulidas masing-masing sebagai anggota.

Selanjutnya, Henry divonis lepas oleh PN Jakbar pada Selasa (24/1). Henry disebut terbukti melakukan perbuatan perdata dalam kasus tersebut.

Berita lain dengan Judul: Mahfud tegaskan Pemerintah bakal ajukan kasasi terhadap kasus Indosurya



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close