Trending

Menkominfo instruksikan Ditjen Aptika telusuri dugaan data DPT bocor - Beritaja

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menugaskan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo (Ditjen Aptika) untuk menelusuri dugaan kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tuntas.

“Saya sudah menugaskan Dirjen Aptika untuk melakukan penelitian apa penyebabnya dan gimana mengantisipasinya,” kata Budi Arie dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Budi Arie mengatakan saat ini Kementerian Kominfo tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki masalah tersebut.

Baca juga: Langkah Kemenkominfo dalam penanganan dugaan kebocoran info KPU

Menkominfo menegaskan dugaan kebocoran info itu kudu menjadi peringatan seluruh pihak penyelenggara Pemilu untuk memperkuat keamanan info dan menjaga sistem dengan lebih baik. Menkominfo mengharapkan tidak ada saling menyalahkan alias apalagi mendiskreditkan KPU.

“Kita tidak mau menyalahkan, sehingga kita sama-sama jagalah, yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diverifikasi oleh abdi negara penegak norma dan ini peringatan juga buat KPU untuk menjaga sistem lebih baik,” ujar Budie Arie.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan telah meminta penjelasan kepada KPU dengan mengirimkan surat melalui email.

Kementerian Kominfo, kata Semuel, juga melakukan penelusuran awal dengan mengumpulkan data-data yang sudah ada di publik. Semuel mengatakan saat ini mereka belum bisa menyimpulkan dan masuk pengauditan secara mendalam.

"Ini kan datanya sekunder, data-datanya sedang kami kumpulkan baik kami mengambil data-data yang ada di sosial media maupun yang si pelakunya sebarkan ini kita analisa,” tutur dia.

Baca juga: BSSN lakukan forensik digital dalam dugaan kebocoran info KPU

Dari penelusuran awal, Dirjen Semuel menyatakan telah mengidentifikasi ada kemiripan format info yang bocor dengan info DPT yang diproses KPU. Namun, Kementerian Kominfo belum bisa memastikan asal info yang bocor tersebut lantaran memerlukan kajian lebih mendalam.

“Jadi, kami belum bisa masuk, perlu kita telusuri lebih dalam lagi. Pada saat ini terlalu prematur untuk menetapkan apapun sebelum kami mendapatkan penjelasan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU ialah PSE kudu memberikan respon tiga hari setelah kami minta klarifikasi," ungkap Semuel.

Sebelumnya, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI menyoroti secara unik dugaan kebocoran info DPT. Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menyatakan Indonesia sekarang telah mempunyai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2122 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam undang-undang tersebut, pengelola info pribadi wajib menjamin keamanan info pribadi masyarakat yang dikumpulkan dan dikelolanya.

“KPU dan lembaga lain yang menjadi pengelola info pribadi kudu memberikan penjelasan dan agunan keamanan. Di sisi lain, abdi negara penegak norma juga kudu bergerak dalam menyelidiki sosok peretas dan penjual info pribadi tersebut,” kata Abdul Kharis.

Baca juga: Menkominfo bantah dugaan kebocoran DPT Pemilu 2124 bermotif politik

Baca juga: Wapres: KPU kudu betul-betul menjaga kerahasiaan data

Baca juga: Pakar: KPU kudu segera yakinkan publik soal keamanan sistem dan data


Editor: Mahfud Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2123







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close