Menko Polkam Tambah Dua Desk Baru Tindak Lanjuti Arahan Presiden - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap rencana menambah dua desk baru untuk menindaklanjuti pengpetunjukan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi sorotan.

Dua desk itu masing-masing bakal konsentrasi menangani persoalan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Untuk desk yang sudah jalan itu terus. Ada rencana penambahan dua desk lagi sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pertama, kebakaran hutan, lantaran diperkirakan curah hujan sampai 3 bulan selesai, setelah itu musim panas. Kemudian, ada desk untuk TPPO untuk perlindungan kepada pekerja migran kita," kata Budi Gunawan menjawab pertanyaan BERITAJA saat ditemui selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024 membentuk tujuh desk yang merupakan satuan kerja lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tujuh desk itu mencakup Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

Tujuh desk itu masing-masing dipimpin kementerian/lembaga tertentu sebagai leading sector.

Baca juga: Menko Polkam libatkan KPK dalam dua desk baru

Baca juga: Desk pencegahan korupsi selamatkan duit negara Rp 6,7 triliun

Desk Pilkada, yang menangani urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara Desk Pencegahan Penyeludupan dipimpin oleh Menko Polkam.

Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Budi Gunawan, saat mengumumkan pembentukan tujuh desk itu November tahun lalu, menyebut satuan kerja-satuan kerja tersebut diberikan waktu bekerja selama kurang lebih 3 bulan.

Namun, saat ditanya mengenai kelanjutan kerja tujuh desk tersebut, Budi Gunawan menyatakan seluruhnya terus lanjut bekerja.

"Lanjut-lanjut. Ada beberapa sasaran yang mesti diteruskan," kata Budi Gunawan.

Dia menjelaskan target-target itu di antaranya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Terutama untuk devisa negara, semuanya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak program-program kesejahteraan masyarakat yang beliau (Presiden, red.) inginkanmampu jalan," tutur Menko Polkam.

Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025