Menko Polkam Dan Pemprov Kalsel Bahas Penanganan Karhutla - Beritaja

Banjarmasin (BERITAJA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berbareng Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan, BNPB, dan BMKG membahas penanganan musibah kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Jakarta, Kamis.

“Rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Menko Polkam, turut dihadiri sejumlah menteri, perwakilan lembaga terkait, unsur TNI, Polri, dan kejaksaan,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan dalam keterangannya di Banjarmasin, Kamis malam.

Baca juga: Buku "Nilai-Nilai Pendidikan" dinilai baik sebagai bahan pembelajaran

Ia menyebut pembahasan tersebut dilakukan dalam agenda Rakor Tingkat Menteri Pembahasan Launching Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Launching Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

“Kami menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi potensi musibah karhutla tahun ini. Kami telahmempersiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi karhutla,” ujarnya.

Bagiawan memastikan pihaknya berkoordinasi intens dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta lembaga mengenai dalam memitigasi musibah karhutla.

Dia menuturkan, BPBD Kalselmempersiapkan dan rutin untuk tahun ini sebesar Rp23 miliar untuk penanggulangan bencana, seperti karhutla, banjir, dan angin puting beliung.

Selain itu, kata Bagiawan, pemerintah wilayah setempat jugamempersiapkan biaya Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp300 miliar yang dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Dinkes dan TP PKK Kalsel gelar sunatan massal

Ia juga memuji BPBD Kalsel yang telah menyusun arsip kontingensi karhutla untuk periode 2025-2027, berisi tentang strategi dan langkah yang bakal menjadi referensi dalam menangani karhutla secara efektif.

"Kami berambisi tahun ini tidak terjadi karhutla yang meluas seperti yang pernah terjadi pada 2023, lantaran dampaknya sangat besar terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, maupun hubungan dengan negara tetangga,” tutur Bagiawan.

Dalam rakor itu, BMKG mengutarakan prakiraan cuaca yang dapat menjadi referensi dalam langkah pencegahan dan mitigasi karhutla di wilayah rawan seperti di Provinsi Kalsel.

Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menekankan krusial kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi musibah yang mungkin terjadi seperti karhutla saat memasuki kemarau.

Baca juga: Pemprov Kalsel gelar sayembara buat tema dan logo HUT pada 2025