Mendes: Dana Desa Rp71 Triliun Tak Terdampak Efisiensi - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susantomengutarakan bahwa biaya desa 2025 sebesar Rp71 triliun tetap bakal disalurkan ke desa-desa tanpa pengurangan lantaran biaya tersebut tidak terakibat kebijakan efisiensi anggaran.

"Alhamdulillah, biaya desa yang Rp71 triliun itu tidak mengalami penghematan," kata Yandri menanggapi pertanyaan wartawan seputar akibat kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembangunan desa, di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Senin.

Sejalan dengan perihal itu, Yandri percaya agenda pembangunan desa dan pembangunan wilayah tertinggal tidak bakal terpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran.

"Jadi insya Allah, efisiensi di Kementerian Desa dan PDT tidak bakal mengganggu ritme alias keahlian kementerian," ujar dia.

Baca juga: Kemendes utamakan pangkas perjalanan dinas hingga rapat demi efisiensi

Sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengutamakan untuk memangkas sejumlah pos belanja, seperti perjalanan dinas hingga rapat alias pertemuan dan semacamnya sebagai bentuk penyelenggaraan kebijakan efisiensi anggaran.

“Jadi yang kami irit itu memang kebanyakan perjalanan dinas, perangkat tulis, kemudian paket pertemuan,” kata Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto dalam rapat kerja (raker) berbareng Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Lebih lanjut, Yandri dalam rapat yang digelar untuk membahas langkah efisiensi anggaran usai adanya rekonstruksi itu,mengutarakan bahwa semula besaran efisiensi anggaran di Kementerian Desa dan PDT tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.034.396.000.000 alias 47,18 persen dari pagu total Rp2.192.387.697.000 sehingga pagu efektif menjadi Rp1.157.991.697.000.

Kemudian, berasas Rapat Koordinasi antara Kemendes PDT dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (11/2), disampaikan rekonstruksi efisiensi anggaran shopping Kemendes PDT tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp722.731.521.000.

Baca juga: Mendes PDT sebut efisiensi anggaran tak usik program prioritas desa

Dengan demikian, kata Yandri, alokasi anggaran yang mampudigunakan adalah sebesar Rp1.469.656.176.000 dengan rincian rupiah murni Rp1.451.046.304.000 dan hibah luar negeri sebesar Rp18.609.872.000.

Mantan Wakil Ketua MPR itu memaparkan bahwa pos shopping perangkat tulis instansi (ATK) mempunyai persentase efisiensi yang paling besar, ialah mencapai 87,67 persen alias diefisiensi sebesar Rp8.319.246.000 dari total pagu awal Rp9.489.399.000.

Efisiensi lainnya adalah pemangkasan anggaran aktivitas seremonial sebesar 76,26 persen alias Rp978.215.000 dari total pagu awal Rp1.282.792.000. Ada pula rapat, seminar, dan sejenisnya yang diefisiensi sebesar Rp5.979.545.000 alias 51,86 persen dari total pagu awal sebesar Rp11.530.167.000.

Perjalanan dinas pun mengalami pemangkasan anggaran sebesar 64,12 persen alias Rp64.300.582.000 dari total pagu awal Rp100.278.489.000. Dalam kesempatan yang sama, Yandrimengutarakan pula bahwa pos shopping yang tidak dilakukan efisiensi adalah shopping pegawai.

Baca juga: Kemendes tiadakan program studi banding kades ke luar negeri

“Pos shopping yang tidak dilakukan penghematan adalah shopping penghasilan sebesar Rp251.115.147.000 dan hibah luar negeri dari Bank Dunia untuk program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) sebesar Rp18.609.872.000,” ujarnya.

Editor: Dedy
Copyright © BERITAJA 2025