Trends

Membongkar bisnis ilegal BBM bersubsidi di Palembang - BeritAja

Sedang Trending 11 bulan yang lalu
beritaja.com

SPBU mau tidak mau kudu menerima kekurangan pasokan BBM lantaran mengikuti budaya ‘kencing’ nan kronis ...

Palembang, Sumatera Selatan (BERITAJA.COM) - Polisi kembali membongkar kasus penampungan terlarangan solar bersubsidi di area Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang  meresahkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Supriadi mengatakan aktivitas terlarangan penampungan BBM bersubsidi itu menempati sebuah gudang di Jalan Sriwijaya Raya, Kertapati, Palembang.

Dari penyimpanan tersebut, polisi menyita sisa 490 liter solar bersubsidi nan disimpan dalam 14 jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 liter, puluhan jeriken kosong, dan satu dump truck warna hijau nomor polisi B 9958 TDE.

Penyitaan semua peralatan bukti dilakukan oleh personel Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang, pada 6 Maret 2023.

Setelah dilakukan pengembangan, personel polisi di lapangan sukses menangkap empat pelaku nan menjalankan aktivitas terlarangan penampungan solar subsidi itu.

Para pelaku tersebut berinisial YH, DM, AS, dan ZH, penduduk Kabupaten Ogan Ilir dan Palembang.  Mereka saat ini ditahan di Polrestabes Palembang guna menjalani penyelidikan.

Barang bukti satu unit mobil dump truk nan disita polisi atas kasus dugaan penampungan terlarangan BBM bersubsidi di Jalan Sriwijaya Raya, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (6/3/2023) BERITAJA.COM/HO-Multimedia Humas Polda Sumsel

Kepada interogator kepolisian, pelaku ZH mengaku  solar di penyimpanan itu adalah sisa pengangkutan pengedaran milik pemerintah. Kemudian, solar itu dijual kembali oleh ZH kepada penadah ialah YH, senilai Rp7 ribu per liter dan sudah dua kali pembelian.

“ZH menjualnya (solar) ke YH, kemudian YH mengangkut dengan mobil dump truck untuk kemudian mereka jual lagi,” kata dia. Kepolisian belum bisa menjelaskan lebih rinci lantaran saat ini tetap berlangsung penyelidikan.

Akan tetapi, Supriadi menyatakan, jika terbukti bersalah, para pelaku vakal dijerat melanggar Pasal 40 nomor 9 Undang-aundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara selama 6 tahun alias denda Rp60 miliar.

Kawasan Kertapati sudah sejak lama dikenal menjadi areal nan rawan dijadikan sebagai sentra aktivitas penampungan BBM secara terlarangan di Kota Palembang.

Dalam 1 tahun terakhir ini setidaknya sudah ada empat letak aktivitas terlarangan penampungan solar bersubsidi di area tersebut nan dibongkar oleh abdi negara kepolisian.

Salah satu letak aktivitas terlarangan penampungan solar subsidi nan lebih dulu diungkap tersebut,  diduga dimiliki oleh oknum personil kepolisian.

Nama oknum personil kepolisian berinisial Aipda S (42) itu disebut sebagai pemilik lahan penyimpanan penampungan terlarangan solar berlokasi di Jalan Mayjen Satibi Darwis, Kertapati.

Dugaan keterlibatan Aipda S, nan berdinas di Polda Sumatera Selatan, itu didapatkan berasas hasil investigasi Polrestabes Palembang dan Bid Propam Polda Sumatera Selatan atas meledaknya penyimpanan penampungan solar di Jalan Mayjen Satibi Darwis itu pada 22 September 2022.

Namun, sampai saat ini pihak kepolisian belum mengumumkan secara jelas dan tuntas mengenai hasil penyelidikan keterlibatan Aipda S dan para pelaku lainnya dalam upaya penampungan BBM terlarangan kepada publik. Termasuk asal dan ke mana saja solar bersubsidi dari pemerintah itu dijual dan diedarkan.

Usut tuntas

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Noeringhati menyatakan penyalahgunaan BBM bersubsidi itu berakibat kepada masyarakat nan membutuhkan.

Terlebih dalam kondisi saat ini pascapenaikan nilai BBM. Ia mendesak abdi negara penegak norma beserta lembaga mengenai segera menuntaskan perkara tersebut.

Selain penindakan hukum, upaya mitigasi perlu dioptimalkan sehingga masalahnya tidak berlarut-larut, misalnya, dengan memasifkan pengawalan pengedaran pasokan BBM dari hulu hingga ke hilir.

Tujuannya, agar BBM betul-betul dimanfaatkan masyarakat secara tepat, sebagaimana hasil koordinasi lintas sektoral beberapa waktu lampau nan dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Rentetan peristiwa itu menjadi momentum semua pihak untuk berbenah dan memprioritaskan kemaslahatan masyarakat umum.

Keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan juga krusial sehingga kasus tersebut tidak menguap begitu saja.

Konsistensi

Dukungan agar abdi negara penegak norma konsisten mengungkap tuntas kasus itu salah satunya diberikan oleh pengusaha SPBU di Palembang nan minta identitasnya dilindungi.

Ia sudah lama menunggu momentum ini. Bukan rahasia lagi jika di area Kertapati, Palembang beraksi sebagai tempat penampungan secara terlarangan BBM bersubsidi. 

Sejak bertahun-tahun nan lampau alias setidaknya 3 tahun terakhir, nyaris setiap hari truk-truk pikulan minyak melintas di seputar kawasan tersebut.

Bahkan, upaya SPBU keluarganya pernah menjadi korban atas praktik bandel pengemudi truk pikulan BBM nan menggelapkan isi muatannya alias istilahnya “kencing” di penyimpanan penampungan.

Berdasarkan pengamatannya, terdapat beberapa jenis ukuran mobil tangki BBM nan beroperasi, mulai dari 32 ton, 24 ton,16 ton, dan 8 ton.

Adapun untuk ukuran tangki 16 ton bisa menyusut 600-700 liter, lampau untuk ukuran 32 ton berkurang mencapai sekitar 1 ton minyak, baik jenis solar alias pun Pertalite. Kedua jenis BBM ini bersubsidi.

Truk tangki tersebut bukan milik Pertamina, melainkan pihak ketiga nan menyediakan jasa bekerja sama dengan BUMN di bagian migas tersebut.

SPBU-nya nan berlokasi di pinggiran Kota Palembang bisa melakukan pembelian BBM ke Pertamina sekitar 24 ton per hari. Dari penjualan 24 ton minyak tersebut diperoleh keuntungan kotor senilai Rp6 juta per hari.

Akibat ulah bandel pengemudi tangki BBM “kencing” di penampungan itu, pemilik SPBU mengalami kerugian Rp2,1 juta sehingga untung kotor kurang dari Rp4 juta.

Kondisi ini membebani pengusaha SPBU, nan sebagian besar mengalami perihal sama, apalagi sampai saat ini tetap terjadi.

Sementara biaya produksi SPBU terbilang tinggi, bisa mencapai Rp100 juta per bulan untuk biaya keamanan, listrik, pegawai, dan lain-lainnya.

“Akan tetapi, SPBU mau tidak mau kudu menerima kekurangan pasokan BBM lantaran mengikuti budaya ‘kencing’ nan kronis (menahun). Konon pendapatan pengemudi hanya dari ‘kencing’ namalain tidak digaji perusahaannya,” ungkap pengusaha itu.

Oleh lantaran itu, pengusaha SPBU mendukung kesungguhan Polda Sumatera Selatan memberantas hingga tuntas penampungan BBM terlarangan tersebut, termasuk menghukum oknum penegak norma alias pegawai Pertamina jika terbukti terlibat dalam praktik kotor tersebut.

Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023





Baca Juga:
  • Bahasa Banjar Translate dan Artinya
  • Pantun Bahasa Banjar
  • 10 Tanda Baca dalam Alquran
  • Terkini! Waktu Sholat Banjarmasin
  • Lengkap A-Z, Rekomendasi Nama Nama Bayi Laki Laki Islami dan Artinya
  • Lengkap! A-Z, Nama Nama Bayi Perempuan Islami dan Artinya


  • Kategori:



    Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di



    close