Media Israel: As Pertimbangkan Relokasi Warga Gaza Ke Somalia, Maroko - Beritaja

2 bulan yang lalu

Moskow (BERITAJA) - Amerika Serikat sedang mempertimbangkan rencana untuk memindahkan penduduk Palestina di Jalur Gaza ke Maroko dan dua wilayah otonom di Somalia, menurut laporan media Israel N12.

Kedua wilayah otonom itu —Somaliland dan Puntland— telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia, tetapi belum diakui secara internasional, sedangkan Maroko mau menyelesaikan sengketa teritorial di Sahara Barat, menurut laporan yang disiarkan pada Rabu malam itu.

Laporan itu berkilah bahwa rencana AS untuk mengosongkan dan membangun kembali Jalur Gaza adalah untuk memulihkan wilayah tersebut, bukan mencaploknya.

Pada Selasa, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa AS bakal "mengambil alih" Gaza, yang disebutnya sebagai "lokasi penghancuran" akibat serangan sadis Israel.

Dia juga mengusulkan pemindahan massal penduduk Jalur Gaza ke negara lain seperti Mesir alias Yordania sebagai bagian dari rencananya untuk mengubah wilayah kantong Palestina itu menjadi "Riviera Timur Tengah."

Usulan Trump itu mendapat tentangan dari beragam bagian dunia, bukan hanya dari Palestina tetapi juga negara-negara lain, termasuk China dan Indonesia.

"Usulan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap norma internasional, perdamaian dan stabilitas di area tidak bakal tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu.

Dia menegaskan bahwa Jalur Gaza "adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina" berbareng Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Penentangan juga disuarakan oleh pemerintah China dengan ahli bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konvensi pers di Beijing pada hari yang sama.

"Kami menentang pemindahan paksa penduduk di Gaza," kata dia, seraya meminta pihak-pihak mengenai untuk mengembalikan penyelesaian bentrok Israel-Palestina pada Solusi Dua Negara.

Sementara itu, pemerintah RI menyatakan bahwa Indonesia mengutuk keras segala upaya dan wacana apa pun untuk memindahkan penduduk Palestina secara paksa dari tanah airnya.

"Tindakan semacam itu bakal menghalang terwujudnya Negara Palestina merdeka dan berdaulat sebagaimana yang dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berasas perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya pada Rabu.

Sumber: Sputnik/Anadolu/BERITAJA