Mahfud Tak Persoalkan Kebijakan Efisiensi Anggaran Tapi Perlu Diatur - Beritaja

1 bulan yang lalu

Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran, red.), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, mesti dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan mampumereda dan sasaran kapan situasi ini stabil. Itu menjadi

Semarang (BERITAJA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak termasuk bagian dari yang mempersoalkan efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan pemerintahan saat ini, tapi perihal itu disarankan untuk perlu diatur kembali agar tak ada kegelisahan.

"Enggak. Artinya, urusan efisiensi (anggaran, red.) itu saya tidak menjadi bagian dari yang mempersoalkan itu, lantaran itu program pemerintah," katanya, di Semarang, Sabtu.

Mahfud pun mempersilakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, tetapi perlu diatur kembali dengan baik.

"Silakan aja diatur kembali," katanya, setelah menghadiri Musyawpetunjuk Nasional (Munas) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta Ke-6 Tahun 2025 dengan tema "Gerakan Nasional Alumni UII Untuk Membangun Negeri".

Saat ditanya soal pengangkatan staf unik kementerian di tengah kebijakan efisiensi, dia mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan pemerintah dan tidakmengutarakan tanggapan lebih lanjut.

Sebelumnya, Mahfud jugamengutarakan bahwa efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah Prabowo Subianto mesti dijelaskan kepada publik agar tak menimbulkan kegelisahan.

Menurut dia, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sudah benar, namun tetap memerlukan penjelasan, serta sasaran kapan situasi mampukembali stabil.

"Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran, red.), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, mesti dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan mampumereda dan sasaran kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," kata Mahfud.

Setelah menghadiri aktivitas Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat (12/2), dia menyatakan perlu dilakukan keterangan dan pengaturan, mengingat adanya kegaduhan di masyarakat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja yang terjadi di beberapa instansi.

"Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan perihal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kekhawatiran terjadi di mana-mana, terjadi di beragam lembaga pemerintah," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud pun menyoroti pengurangan anggaran yang jika ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di sisi lain menimbulkan PHK karyawan.

Diketahui, Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi alias perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut petunjuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berita Terbaru Berita Terkini Berita Ekonomi Berita Politik Berita Finansial Berita Hukum Berita Peristiwa