Trending

LMKN pantau dan evaluasi skema SILM terkait royalti lagu dan musik - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah melakukan pemantauan kerja dan pertimbangan Sistem Informasi Musik dan Lagu (SILM) nan dilakukan di tiga kota ialah Jakarta, Bandung, dan Semarang.

“Kami memonitor seperti apa proses kerja perangkat ini, lampau apa saja kelebihan dan kekurangannya. Saat ini kami belum bisa mengumumkan hasilnya, meski demikian kami sudah mempunyai catatan untuk menjadi bahan evaluasi,” kata Komisioner Hubungan Antar Lembaga dan Sosialisasi LMKN Hak Terkait Ikke Nurjanah kepada BERITAJA.COM, Selasa.

Mengacu Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 pasal 1 nomor 13 menyebut bahwa, "Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik nan selanjutnya disingkat SILM adalah sistem info dan info nan digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik”.

SILM menjadikan proses pendistribusian royalti lebih akuntabel dan terukur sehingga royalti dapat diberikan secara tepat kepada pemilik kewenangan lantaran penggunaan lagu/musik nan bakal tercatat secara otomatis.

Berita lain dengan Judul: LMKN kumpulkan royalti kewenangan cipta dan kewenangan mengenai Rp35 miliar

Ikke menjelaskan bahwa skema SILM telah ada dalam perjanjian LMKN kepengurusan sebelumnya. Kepengurusan periode kali ini melanjutkan skema tersebut dan sempat melakukan pemantauan demo SILM di tiga letak ialah Jakarta, Bandung, dan Semarang.

Hasil pemantauan dan pertimbangan tersebut menjadi bahan untuk menyimpulkan sejauh mana skema SILM bakal berkembang kemudian hari.

"Apakah bakal bersambung alias ada revisi dan sebagainya, maka kami merujuk hasil pertimbangan pada tiga tempat itu," kata Ikke menjelaskan.

Terkait dengan Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM), Ikke menjelaskan secara sistem memang semestinya SLIM terintegrasi dengan jasa nan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Memang harusnya sebagai pusat data, PDLM terhubung dengan SILM untuk menjadi pusat pemantauan. Hal ini juga tetap dalam proses pengembangan," kata Ikke.

Ikke berambisi jelang seremoni Hari Musik Nasional, nan diperingati setiap tanggal 9 Maret, pengelolaan penggunaan kewenangan di ruang publik dan ruang komersial tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat lewat sistem nan terbangun dan terintegrasi dengan baik.

"Kalau sistemnya sudah terbangun baik, kemudian support pemerintah untuk melindungi hak-hak musisi di ruang publik menjadi perihal nan disadari oleh semua pihak, maka semoga ada satu sinergi kuat dalam industri musik," kata Ikke menutup perbincangan.

Berita lain dengan Judul: LMKN berupaya transparan dan elastis soal royalti lagu

Berita lain dengan Judul: Kemenkumham bakal buat pusat info lagu dan musik untuk transparansi

Berita lain dengan Judul: Analisis awal PP 56/2021tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik


Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close