Trending

LKPP target pengadaan 2024 untuk produk dalam negeri capai 95 persen - Beritaja

Sedang Trending 3 minggu yang lalu
Untuk memenuhi sasaran 95 persen penggunaan produk dalam negeri memang mesti sering ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri

Kudus (BERITAJA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pemerintah wilayah untuk melakukan langkah optimasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, sehingga tahun 2024mampu memenuhi sasaran 95 persen.

"Sesuai Instruksi Presiden nomor 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, targetnya tahun 2024mampu mencapai target. Sedangkan akhir 2023 sudah mencapai 90,2 persen," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi ditemui usai menghadiri sosialisasi penguatan penerapan katalog elektronik (E-Katalog) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kudus di Hotel @Home Kudus, Senin.

Baca juga: Realisasi pengadaan peralatan dan jasa untuk UMKM capai Rp275,7 triliun

Hadir dalam aktivitas tersebut, Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Setya Budi Arijanta, serta kepala OPD di Kabupaten Kudus.

Untuk memenuhi sasaran 95 persen penggunaan produk dalam negeri, kata dia, pihaknya memang mesti sering ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri.

Kalaupun untuk pengadaan produk impor, kata dia, maksimal hanya 5 persen, selebihnya mesti dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan.

Menurut dia nyaris di semua kabupaten/kota di tanah air sudah ada perkembangan, meskipun terkadang bukan soal proses pembeliannya, tetapi pencatatannya yang juga mesti dioptimalkan.

"Hampir semua wilayah bergerak ke petunjuk lebih baik dan bagus. Tetapi di wilayah perkotaan lebih dulu dibandingkan wilayah lantaran support baik dari sarana teknologi, kecepatan, dan aspek pendukung lainnya," ujarnya.

Baca juga: Kepala LKPP bagikan pengalaman kelola kota pandai lewat buku

Menurut dia, produk dalam negeri mesti menjadi prioritas, sehingga ketika ada yang menggunakan produk luar negeri tidak perlu dirisaukan.

"Kita mesti bangga memakai produk dalam negeri. Jika jelek, ketika banyak yang membeli nantinya bakal diperbaiki lantaran masukan penyedia supayamampu memasok kebutuhan sesuai spesifikasi yang diinginkan," ujarnya.

Sementara itu, Pj Bupati Kudus M. Hasan Chabibie mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya menata pengadaan peralatan dan jasa menjadi lebih ideal.

"Apalagi, e-katalog di Kudus baru dimulai pada akhir 2023. Tentunya mesti banyak dievaluasi agar semakin baik," ujarnya.

Pengadaan peralatan dan jasa melalui e-katalog, kata dia, tentu bermaksud untuk percepatan dalam penggunaan anggaran serta mendorong pertumbuhan upaya mini dan menengah yang masuk dalam katalog lokal.

Baca juga: LKPP: E-katalog jenis baru diharapkan jadi lompatan pengadaan barang

Akhmad Nazaruddin
Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close