Jakarta (BERITAJA.COM) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendampingi proses pengadaan pada Program Strategis Nasional di Kementerian/Lembaga agar melangkah sesuai dengan prinsip pengadaan dan menghasilkan pengadaan nan akuntabel dan tepat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, letak dan penyedia.
Saat ini program nasional nan sedang didampingi diantaranya adalah program penanganan stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), program penanggulangan kemiskinan oleh Kementerian Sosial, pembangunan pusat info nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pembangunan instansi kedutaan Indonesia di Jerman oleh Kementerian Luar Negeri dan aktivitas Piala Dunia FIFA U-20 2023.
“Sebetulnya tetap banyak lagi nan kami dampingi, tidak berbatas kepada prioritas nasional alias bukan. Kami di LKPP terbuka dan menyambut baik K/L nan memerlukan pendampingan dalam melakukan pengadaan,” kata Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Muhammad Aris Supriyanto di Gedung LKPP, Jakarta, Kamis.
Berita lain dengan Judul: LKPP gandeng Kadin wujudkan sasaran penayangan 5 juta produk e-katalog
Pendampingan proses pengadaan pada aktivitas Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP mulai dari perencanaan anggaran hingga saat pemilihan penyedia jasa.
“Ada beberapa argumen kenapa K/L memerlukan pendampingan dari LKPP. Selain agar penyelenggaraan pengadaan dapat melangkah sesuai patokan perundang-undangan nan berlaku, K/L merasakan faedah nan didapatkan, seperti menjadi lebih tahu metode pengadaan hingga mendapatkan saran dan penguatan atas proses nan sedang berjalan,” ucap Aris.
Melalui pendampingan tersebut, LKPP berambisi dapat membantu K/L untuk lebih mudah, akuntabel, dan meminimalisir terjadinya fraud dalam proses pengadaan barang/jasa.
Lebih lanjut Aris menekankan agar info pengadaan nan disampaikan pada LKPP saat pendampingan kudu betul dan jujur. Hal tersebut lantaran LKPP memahami bahwa terdapat perbedaan karakter dan barang/jasa pada setiap K/L. Melalui info nan betul dan jujur, LKPP bakal dapat lebih mudah memberikan solusi nan tepat dalam menangani isu-isu nan terjadi dalam setiap proses pengadaan.
Berita lain dengan Judul: Kepala LKPP mendukung keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan IKN
Ia pun juga mengingatkan pegawai LKPP untuk dapat menggali info sebanyak mungkin agar tidak ada misinformasi dan disinformasi nan bakal mengakibatkan terjadinya kesalahan rekomendasi.
“Integritas merupakan salah satu kunci nan selalu kami tekankan untuk selalu diterapkan oleh pegawai dan pemohon pendampingan, agar shopping pengadaan nan dilakukan menghasilkan faedah nan dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutur Aris.
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023