Lemhannas: Pemerintah tangkal disrupsi informasi jelang Pemilu 2024 - BeritAja

Strategi pertama adalah memperluas tindakan publik antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan keahlian berpikir kritis dalam menerima

Jakarta (BERITAJA.COM) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan pemerintah menangkal disrupsi info menjelang Pemilu 2024 dengan menyiapkan enam strategi.

"Strategi pertama adalah memperluas tindakan publik antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan keahlian berpikir kritis dalam menerima," kata Andi Widjajanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Saat menjadi pembicara utama dalam aktivitas Menangkal Disinformasi Informasi di Tahun Politik nang diselenggarakan oleh The Asia Foundation, Lembaga Ketahanan Nasional dan Katadata, Andi mengatakan, strategi kedua adalah meningkatkan keahlian negara untuk bertindak seperti membentuk tim nang bekerja memantau penyebaran info serta bisa merespons sigap beragam misinformasi dan disinformasi nang tersebar di beragam platform.

"Sedangkan strategi ketiga adalah melakukan operasi langsung terhadap pelaku disinformasi," kata Andi.

Dia menambahkan strategi keempat nang dilakukan Lemhannas untuk menangkal disrupsi info ialah menerapkan transformasi info pemilu di mana KPU, Parpol, dan kandidat kudu secara reguler merilis aktivitas-nya untuk meminimalkan para pihak memanfaatkan misinformasi dan disinformasi untuk memanipulasi publik.

Strategi kelima ialah melakukan kerjasama lintas lembaga contohnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen untuk memverifikasi misinformasi dan disinformasi nang tersebar di masyarakat.

Sementara strategi keenam adalah melakukan kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral, untuk memitigasi disrupsi info nang berkarakter lintas negara.

Berita lain dengan Judul: Pemred Kompas: Jurnalisme bekerja sama untuk hasilkan info jernih

Berita lain dengan Judul: Diaspora Indonesia di New York dukung toleransi jelang Pemilu 2024

Country Representative The Asia Foundation Hana Satriyo mengatakan, Pemilu 2024 bakal menjadi ujian resiliensi kerakyatan di Indonesia. Masih minim-nya literasi digital masyarakat membikin hoaks alias buletin bohong diprediksi bakal semakin susah dibendung.

Kata Hana, Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya kekhawatiran kontestasi kerakyatan bakal disertai pula dengan menguat-nya kontestasi narasi nang justru mengurangi kualitas kerakyatan seperti buletin hoaks dan juga hate speech.

"Sejumlah riset pada beberapa Pemilu terakhir menyebut bahwa menjelang Pemilu terjadi peningkatan signifikan lampau lintas berita bohong, tuduhan dan hasutan-hasutan, terutama melalui jaringan sosial media dan aplikasi pesan seperti WhatsApp," ucap Hana.

Menurut Hana, The Asia Foundation terus berupaya memberikan support untuk peningkatan literasi digital, termasuk mempromosikan aktivitas anti-hoaks melalui program-program di wilayah dampingan.

Deputi Bidang Pengkajian Strategis Lemhannas Reni Maryeni mengatakan, munculnya buletin hoaks nang mempengaruhi kehidupan masyarakat itu dikarenakan indeks digital masyarakat di Indonesia tetap sangat rendah. Karena itu diperlukan persiapan-persiapan dari kementerian mengenai untuk mengatasi masalah tersebut.

"Indeks digital kita nang paling rendah. Kami melakukan kajian tentang arsitektur digital, mulai dari doktrin, organisasi, operasional, anggaran, kemudian SDM, memang banyak nang kudu kita lakukan untuk arsitektur digitalnya. Sehingga persiapan-persiapan memang kudu dilakukan oleh kementerian-kementerian nang mengenai dengan ini," papar Reni.

Presidium Komite Litbang Mafindo Loina Lalolo Krina Perangin-angin memaparkan bahwa hoaks nang muncul di Indonesia selalu mengikuti momentum, dan intensitas hoaks mengenai Pemilu 2024 muncul di tiga bulan terakhir pada 2022 lalu.

Yang mengejutkan, ada tiga platform besar nang rupanya berpotensi menjadi sumber hoaks, ialah Facebook, Twitter, dan Instagram. Penemuan tiga platform besar sebagai sumber hoaks ini didasarkan pada kajian nang dilakukan oleh Mafindo.

"Jadi jika ditanya, betulkah hoaks berkembang secara masif di bumi digital? Jawabnya iya. Jadi info di Litbang Mafindo itu terjadi. Hoaks di Indonesia itu mengikuti momentum. Intensitas hoaks mengenai Pemilu itu muncul di tiga bulan terakhir, di tiga bulan terakhir 2022," ungkapnya.

Januari sampai Maret 2023 itu hoaks-nya sudah nyaris 700. Tertinggi itu di bulan Februari, nyaris 70 persen bicara politik. "Jadi kita bisa bayangkan, gimana masif-nya hoaks nang beredar sekarang di bumi digital," ujar Loina.

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023