Lemhannas Akan Beri Penguatan Nilai Kebangsaan Di Retret Kepala Daerah - Beritaja

2 bulan yang lalu

Jadi jika tidak sebelum pelantikan di 20 Februari 2025, maka sesudah. Kami bakal menunggu petunjuk dan persetujuan dari Bapak Presiden terlebih dulu mengenai dengan waktu

Jakarta (BERITAJA) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bakal memberikan materi tentang penguatan nilai kebangsaan dalam retret kepala wilayah terpilih hasil Pilkada 2024 yang direncanakan digelar pada bulan Februari 2025.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan retret kepala wilayah bermaksud memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan menyatukan persepsi tentang kepentingan nasional serta menyinergikan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai dengan rencana retret kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota ini," ungkap Ace saat ditemui usai Pembukaan Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

Ia menyebut retret tersebut rencananya bakal diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada bulan ini.

Namun, sambung dia, belum ada tanggal pasti penyelenggaraan aktivitas itu lantaran tetap bakal dikonsultasikan terlebih dulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ace menuturkan terdapat dua opsi waktu penyelenggaraan retret kepala daerah, ialah antara tanggal 10-17 Februari 2025 alias 22-28 Februari 2025.

Menurutnya, pemilihan waktu tersebut dilakukan agar tidak berbenturan dengan bulan Ramadhan. Tetapi pada prinsipnya, aktivitas itu bakal diikuti oleh kurang lebih 500 kepala wilayah yang tidak bentrok di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi jika tidak sebelum pelantikan di 20 Februari 2025, maka sesudah. Kami bakal menunggu petunjuk dan persetujuan dari Bapak Presiden terlebih dulu mengenai dengan waktu," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepala wilayah bakal berfokus pada pembekalan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Jadi nomor satu adalah pemahaman sasaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Bima di Jakarta, Jumat (31/1).

Bima mengatakan pemahaman tugas pokok dan kegunaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah tersebut termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain itu, kata dia, pembekalan juga bakal mencakup materi tentang program-program strategis yang perlu diselaraskan dengan visi dan misi kepala wilayah masing-masing.

Hal itu bermaksud agar kepala wilayah dapat berkonsolidasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keselarasan kebijakan.

Aspek kepemimpinan turut menjadi bagian dari pembekalan, mengingat kepala wilayah berkedudukan sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal.