Legislator Dukung Pengembangan Koperasi Ke Sektor Usaha Besar - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Anggota Komisi VII (Bidang Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi) DPR RI Kaisar Abu Hanifah mendukung penuh rencana pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengembangkan koperasi ke sektor upaya besar.

Langkah ini dinilai sebagai corak keberpihakan pemerintah kepada koperasi sebagai entitas ekonomi lokal.

"Selama ini ruang mobilitas koperasi terbatas pada sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Padahal, koperasi ini merupakan entitas ekonomi yang mencerminkan semangat gotong royong dan layak didukung untuk mampumasuk ke ekosistem ekonomi skala besar," kata Kaisar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Rencana koperasi masuk ke sektor upaya besar disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat pelantikan Pengurus Pusat IKA Unpad sekaligus Dialog Kebangsaan bertema Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia di Gedung Tribata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (9/2).

Koperasi pada era Presiden Prabowo bakal beralih bentuk masuk ke sektor upaya perbankan, industri manufaktur, hingga mendirikan pabrik produksi pengolahan susu.

Selama ini, menurut dia, koperasi telah banyak membantu masyarakat kurang mampudalam mengakses keuangan. Koperasi dinilai mampumelakukan penetrasi finansial secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya batasan.

"Meskipun sering kali terkesan kurang diperhatikan, koperasi mempunyai peran krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Komisi VII minta kaji ulang peraturan impor bahan baku industri kapal

Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah jelaskan pembiayaan UMKM untuk MBG

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2021, menunjukkan bahwa koperasi mempunyai tingkat entitas tertinggi kedua setelah perbankan dalam perihal akses pembiayaan di Indonesia, ialah sebesar 4,3 persen.

Hal ini membuktikan bahwa koperasi mempunyai peran dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Pada tahun 2024, terdapat sekitar 130.000 koperasi aktif dengan nyaris 30 juta anggota, menjadikannya sektor krusial dalam perekonomian.

Kaisar meminta Pemerintah untuk membuka kesempatan bagi koperasi agar dapat berkembang lebih jauh jika diputuskan untuk masuk ke sektor upaya besar.

Hal ini didasari oleh kebenaran bahwa pendirian koperasi dilakukan dengan akta notaris yang tercatat secara resmi dan telah mempunyai rencana anggaran pendapatan dan shopping hingga rencana aktivitas upaya minimal 3 tahun ke depan.

"Koperasi sudah punya modal awal untuk berkembang. Peran Pemerintah yang sangat dibutuhkan agar koperasi makin memberikan nilai faedah kepada masyarakat dan juga membantu perekonomian negara," jelas Kaisar.

Namun, Kaisar juga menekankan bakal pentingnya peran aktif Pemerintah dalam menyosialisasikan faedah koperasi kepada generasi muda.

Menurut dia, anak muda condong kurang tertarik dengan koperasi, padahal keberlanjutan koperasi memerlukan peran serta generasi muda.

Editor: Arman
Copyright © BERITAJA 2025