Trending

Kuasa hukum bantah Henry Surya lakukan pemalsuan dokumen - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Bareskrim Polri kembali menahan pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, akta otentik dan tindak pidana pencucian uang, sangkaan ini pun dibantah oleh kuasa hukum.

Kuasa Hukum KSP Indosurya Soesilo Aribowo dalam keterangan tertulis nang diterima di Jakarta, Jumat, menyebut sangkaan tersebut sebagai tudingan nang tidak beralasan, termasuk melakukan skema ponzi dalam menjalankan upaya KSP Indosurya.

Selain itu, kata Soesilo, perkara pidana baru nang disangkakan itu adalah janggal dan nebis in idem alias sama dengan perkara pidana sebelumnya.

"Terlebih KSP Indosurya Cipta nang telah didirikan akhir tahun 2012 dan mengalami kandas bayar pada tahun 2020, notabene melangkah selama delapan tahun, dan tidak menafikan adanya personil koperasi nang mendapat keuntungan. Sehingga rasanya kurang tepat jika diterakan skema Ponzi dalam pengelolaan KSP Indosurya Cipta," kata Soesilo.

Soesilo menuturkan, selama KSP Indosurya beraksi banyak personil nang menerima manfaat.

Henry Surya ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 263 dan 266 KUHP dalam hubungan pendirian koperasi, menurut Soesila sebagai suatu kejanggalan. Karena, masalah akta koperasi telah selesai pembahasan dan pembuktian-nya di persidangan, dalam Perkara Nomor : 779/ Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

"Oleh lantaran itu, andaikan kemudian dipersoalkan oleh polisi alias penyidik, maka secara substansial telah memenuhi asas nebis in idem, baik mengenai objeknya, subjeknya maupun substansi-nya. Tentu perihal sedemikian menjadi argumen kami untuk melakukan bantahan," papar Soesilo.

Ia menjelaskan, KSP Indosurya Cipta dirikan secara resmi berasas Akta Nomor 84 tahun 2012, nang telah didaftarkan dan mendapat pengesahan berasas Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 430/BH/ XII.1/1829.31/XI/2012 tanggal 3 November 2012.

Pendirian dan legalitas KSP Indosurya Cipta sebagai badan norma koperasi telah mendapat pengakuan dari pemerintah, kata dia, apalagi pada tahun 2017, KSP Indosurya Cipta dinyatakan sebagai koperasi dengan kategori cukup sehat sebagaimana ditegaskan dalam sertifikat sebagai pengakuan Dinas Koperasi DKI Jakarta.

"Dan tahun 2018 oleh Kementerian Koperasi. Artinya, setelah melalui persidangan di PN Barat, KSP Indosurya sah dan legitimate," ujarnya.

Berita lain dengan Judul: Menkop UKM menegaskan dukung dan kawal proses kasasi KSP Indosurya

Berita lain dengan Judul: Bareskrim tahan Henry Surya mengenai pemalsuan dan TPPU

Meski begitu, Soesilo memastikan, tidak menutup mata terhadap situasi nang dialami personil koperasi. Karena itu dalam beragam kesempatan, pihaknya tetap mendorong agar Henry Surya melaksanakan kewajiban-nya, sesuai putusan Homologasi.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menahan kembali pendiri KSP Indosurya Henry Surya mengenai pemalsuan arsip dan surat serta tindak pidana pencucian duit (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya menemukan bukti petunjuk bahwa perbuatan alias KSP Indosurya tersebut abnormal hukum. Sehingga interogator mentersangkakan Henry Surya dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan Pasal 266 tentang Pemalsuan Surat dalam kebenaran otentik, serta UU TPPU.

Dalam perkara ini, interogator telah memeriksa 21 orang saksi baik dari karyawan, Kementerian Koperasi, mahir dan notasi. Dari keterangan para saksi diperoleh keterangan bahwa Henry Surya telah membikin seolah-olah Koperasi Indosurya sebagai koperasi resmi, dan melakukan aktivitas pengumpulan biaya masyarakat kurang lebih Rp106 triliun, dan di tahun 2020 terjadi kandas bayar.

Whisnu menjelaskan, perkara baru ini berbeda dengan perkara sebelumnya, letak perkara (locus) di Jakarta, dengan waktu kejadian (tempus) 2012.

Posisi kasus, perbuatan KSP Indosurya tidak betul menempatkan keterangan tiruan pada akte pendiriannya.

"Jadi kami bangun bangunan adalah koperasinya tidak benar. Ini langkah tersangka mengelabui para korbannya untuk dia bisa mengekspor, menjual MTN nang tadinya sebagai produk perbankan," kata Whisnu.

Whisnu menyebut, Henry Surya menggunakan atribut koperasi untuk menjual produk MTN nang sebelumnya telah dilarang oleh regulator.

"Setelah kami tilik lagi ke dalam koperasinya tidak ada anggotanya dan tidak punya sistem seperti koperasi, sistem nang berbeda. Ini nang kami ungkap di sini," tutur Whisnu.







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close