Ksp: Pernyataan Bersama Ri-china Dilaksanakan Sesuai Hukum Indonesia

Jakarta (BERITAJA) - Pernyataan berbareng pemerintah Indonesia-China yang ditandatangani pemimpin kedua negara pada 9 November lampau bakal dilaksanakan berasas izin Indonesia, kata Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Letjen (Purn.) Hilman Hadi pada Sabtu.

Dia meyakini penerapan pernyataan itu, yang mencakup penguatan kerja sama bilateral di sejumlah bidang, tidak bakal berakibat pada kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Hilman menyampaikan perihal itu mengenai butir ke-9 dari pernyataan berbareng tersebut yang menyebut soal pembangunan berbareng di "area klaim yang tumpang tindih (overlapping claims)."

Dia menilai kesepakatan berbareng itu klausul yang menegaskan bahwa kesepakatan "berlaku sesuai norma dan undang-undang yang bertindak di negara masing-masing."

"Jadi, tidak ada yang mengganggu kedaulatan kita,” kata Hilman dalam obrolan mengenai otonomi strategis dalam diplomasi Indonesia dalam rangka Conference of Indonesian Foreign Policy (CIFP) yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta.

Menurut dia, area ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia sejauh 200 mil dari garis pantai adalah kewenangan berdaulat RI yang tetap merujuk pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Namun, dia mengatakan bahwa kewenangan berdaulat Indonesia itu “bisa dikelola dengan negara-negara lain demi untung dan kepentingan bersama”.

“Sehingga, ketika saya memandang penandatanganan ini, tak ada pengaruhnya mengenai kedaulatan negara, meski memang saya akui ada beragam reaksi yang muncul,” kata Hilman.

Dia juga memandang pernyataan berbareng itu sesuai dengan politik bebas aktif Indonesia dan selaras dengan upaya menguatkan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China yang telah berjalan.

Pernyataan berbareng tersebut ditandatangani oleh Presiden China Xi Jinping dan Presiden RI Prabowo Subianto di Beijing pada 9 November.

Dalam pernyataan tersebut, kedua negara sepakat untuk membangun pola baru kerja sama dan pembangunan di semua lini, di antaranya hubungan antar-masyarakat, kerja sama pembangunan maritim, serta kerja sama pertahanan dan keamanan.

Baca juga: FPCI: Diplomasi RI mesti berprinsip, bebas kepentingan politik sesaat
Baca juga: FPCI: Diplomasi Indonesia mesti terus setia pada Asia Tenggara

Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024