Trending

KPU akan segera publikasikan Rancangan PKPU pencalonan pilkada  - Beritaja

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal segera mempublikasikan Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah, andaikan telah melewati proses pengharmonisan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal itu disampaikan Anggota KPU RI Idham Holik untuk merespons mengenai proses pengharmonisan atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pemisah minimal usia calon kepala wilayah pada Pilkada 2024.

"Nanti pada waktunya andaikan Rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan kepala wilayah dan wakil kepala wilayah telah selesai melewati proses rapat pengharmonisan peraturan perundang-undangan, kami bakal segera publikasikan," kata Idham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun Rancangan PKPU sedang dalam tahap pengharmonisan di Kemenkumham, maka putusan MA ini perlu diturunkan dalam PKPU termaksud.

Dia menjelaskan bahwa Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 itu merupakan produk norma yang mempunyai kekuatan norma yang final dan mengikat.

Selain itu, menurut Idham, MA mempunyai kewenangan untuk melakukan judicial review atau pengetesan yudisial terhadap peraturan di bawah undang-undang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bersuara, "Dalam perihal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Ia pun menegaskan dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, KPU mesti melaksanakan prinsip berkepastian hukum.

Sebagai informasi, MA mengabulkan permohonan uji materiil Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) mengenai patokan pemisah minimal usia calon kepala daerah.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim MA pada Rabu, 29 Mei 2024.

"Mengabulkan permohonan keberatan kewenangan uji materiil dari Pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda)," demikian suara putusan sebagaimana yang dilansir dari laman resmi MA di Jakarta, Kamis.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ialah Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

MA pun menyatakan bahwa pasal dalam peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan norma sepanjang tidak dimaknai “...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati alias calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.

Diketahui, pasal itu bersuara bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan memenuhi persyaratan berumur paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dengan dikabulkannya permohonan Partai Garuda maka terdapat perubahan pada syarat pemisah minimal usia dan titik penghitungan usia calon.

Dalam pertimbangannya, MA beranggapan bahwa penghitungan usia bagi calon penyelenggara negara, termasuk calon kepala wilayah mesti dihitung sejak tanggal pelantikannya alias sesaat setelah berakhirnya status calon tersebut sebagai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasangan calon maupun calon terpilih.

Menurut lembaga peradilan tersebut, andaikan titik penghitungan usia calon kepala wilayah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, maka ada potensi kerugian bagi penduduk negara alias partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri alias mengusung calon kepala wilayah yang baru bakal mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Selain itu, MA juga beranggapan bahwa adressat UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh penduduk negara yang berkuasa mencalonkan dan dicalonkan.

Baca juga: KPU gelar rakor persiapan tindak lanjut putusan MK
Baca juga: KPU gelar pemungutan suara ulang tanpa kampanye
Baca juga: KPU siap tindak lanjuti putusan MK kabulkan 44 perkara PHPU Pileg 2024

 


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close