Trending

KPPU kaji dugaan praktik "predatory pricing" layanan Starlink - Beritaja

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan belummampu mengeluarkan pernyataan bahwa penyedia jasa internet berbasis satelit Starlink melakukan predatory pricing lantaran pihaknya tetap melakukan kajian terhadap dugaan tersebut.

"Sampai saat ini kami tetap mengkaji (dugaan predatory pricing) kita belum menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan belum jual rugi alias kita belummampu menyimpulkan itu," kata personil KPPU Gopprera Panggabean dalam obrolan media yang digelar di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Rabu.

Gopprera menjelaskan, KPPU saat ini belum menyatakan potongan nilai pada jasa Starlink sebagai predatory pricing alias menjual dengan nilai yang sangat murah dibandingkan pesaingnya, lantaran perusahaan tersebut tetap terbilang baru beraksi di Indonesia sehingga KPPU belum mengukur akibat kehadiran Starlink bagi persaingan upaya telekomunikasi di Indonesia.

Baca juga: KPPU belum keluarkan pernyataan Starlink lakukan "predatory pricing"

Baca juga: KPPU sebut nilai murah Starlink belum tentu "predatory pricing"

"Kita bakal melakukan pengumpulan data. Sampai saat ini kita belummampu menilai apakah yang dilakukan (Starlink) dalam rangka yang saat ini harganya nyaris turun, potongan nilai dari yang sebelumnya, apakah itu predatory pricing dalam rangka menyingkirkan alias promosi sebagai memperkenalkan produknya di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Gopprera mengatakan KPPU siap menerima laporan dari penyedia jasa internet yang merasa tersingkir akibat kehadiran Starlink.

Apabila dari laporan tersebut terbukti bahwa Starlink melakukan praktik predatory pricing alias monopoli yang mengganggu persaingan upaya telekomunikasi, maka KPPU bakal menindak penyedia internet satelit milik Elon Musk itu lewat jalur hukum.

"Kalau ada kebijakan yang mendistorsi pasar mereka, jika mengenai dengan praktik-praktik monopoli dalam rangka mencapai penguasaan pasar alias mempertahankan penguasaan pasar, kita bakal melakukan proses penegakan hukum," kata Gopprera.

Diketahui, pernyataan serupa juga disampaikan KPPU M Fanshurullah yang menegaskan pihaknya belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dengan jasa internet Starlink masuk dalam kategori predatory pricing.

"KPPU belum ada sikap resmi menyatakan apakah Starlink itu masuk dalam predator pricing ataukah tidak," ujar Fanshurullah dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/6).

Fanshurullah menjelaskan saat ini KPPU baru melakukan tahapan obrolan berbareng beberapa pemangku kepentingan, di antaranya adalah Dewan Ketahanan Nasional, Asosiasi Satelit Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, perwakilan dari Starlink Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menurutnya, obrolan tersebut tetap mendengarkan perihal pro dan kontra mengenai dengan praktik predatory pricing. KPPU menyebut sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan akhir agar tidak terjadi dugaan keberpihakan. Oleh karenanya, obrolan ini perlu dikaji lebih dalam lagi dan tidakmampu diputuskan dengan cepat.

"Ini sangat sensitif, kami sangat hati-hati mengkaji secara mendalam, komprehensif untuk betul-betul memandang penghargaan dari semua pihak, konsesi hukum, kepentingan ekonomi dan kepentingan politiknya gimana," ucapnya.

Baca juga: KPPU awasi Starlink agar tercipta persaingan sehat antarpelaku usaha

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan tidak beri perlakuan unik pada Starlink

Baca juga: Pakar TIK: Kehadiran Starlink beri kesetaraan info desa dan kota


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close