Kpk Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp201 Miliar - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Joko Pramono mengatakan bahwa pihaknya melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp201 miliar, sebagaimana tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Joko Pramono menjelaskan bahwa pagu anggaran KPK pada tahun anggaran 2025 mulanya sebesar Rp1,23 triliun, yang terdiri atas shopping pegawai Rp790,71 miliar, shopping peralatan sebesar Rp428,01 miliar, dan shopping modal Rp18,72 miliar.

"Dalam rangka efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah yang juga kami dukung, pada tahun ini anggaran kami dapat diefisiensikan sebesar Rp201 miliar," kata Agus saat rapat kerja berbareng Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dikatakan bahwa pagu anggaran KPK pada tahun 2025 setelah diefisensi menjadi Rp1,03 triliun, yang terdiri atas shopping pegawai (tetap) Rp790,71 miliar, shopping peralatan Rp 233,91 miliar (turun 45 persen), dan shopping modal Rp11,82 miliar (turun 37 persen).

"Penurunan terbesar terjadi di shopping peralatan sebesar Rp194,1 miliar dan shopping modal turun sebesar Rp6,9 miliar. Di dalam efisiensi ini, sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50 persen, ialah Rp 61,51 miliar," ucapnya.

Baca juga: BMKG sebut anggaran pengelolaan gempa-tsunami tetap dipertahankan

Baca juga: Mahfud: Pemerintah mesti jelaskan soal efisiensi anggaran

Diungkapkan pula bahwa perincian akun rekonstruksi tersebut bakal diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing kedeputian KPK.

"Dalam konteks biaya pemeliharaan, shopping peralatan dan jasa di KPK cukup efisien lantaran pegawai dan pejabat KPK tidak diberikan akomodasi rumah dinas dan kendaraan dinas," ujarnya.

Agus lantas memaparkan secara lebih perinci sejumlah langkah KPK dalam melakukan penghematan anggaran tahun 2025, ialah melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas dan penugasan.

"Dalam konteks ini, jumlah hari perjalanan dinas kami kurangi dan jumlah orang dalam melakukan penugasan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kami kurangi. Ini artinya pegawai KPK, insan KPK bakal mendapatkan beban kerja yang sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya," tuturnya.

Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, kata dia, dilakukan di instansi dan mengoptimalkan pemanfaatan daring (online) sehingga tidak perlu melakukan perjalanan dinas.

Selanjutnya, membatasi aktivitas seremonial yang dilakukan secara sederhana, kemudian melakukan efisiensi dalam pengadaan perangkat tulis instansi (ATK), perangkat sosialisasi, dan sejenisnya.

"Yang terakhir adalah dengan melakukan penghematan biaya-biaya pihak ketiga mengenai dengan konsultan dan pihak ketiga lainnya," kata dia.

Editor: Yani
Copyright © BERITAJA 2025