Korsel Akan Umumkan Rencana Kompensasi Korban Kerja Paksa - Beritaja

Seoul (BERITAJA.COM) - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) pada Senin bakal mengumumkan tawarannya untuk memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa nan terjadi selama masa perang dengan Jepang.

Kompensasi itu disebutkan diperoleh dari biaya nan dikumpulkan melalui sumbangan dari perusahaan domestik, bukan dari pembayaran langsung dari perusahaan Jepang nan bertanggung jawab, menurut beberapa sumber.

Di bawah skema nan bakal diumumkan oleh kementerian luar negeri, Yayasan Korban Mobilisasi Paksa oleh Kekaisaran Jepang diperkirakan bakal memperoleh sumbangan dari perusahaan Korsel.

Salah satu perusahaan tersebut adalah produsen baja POSCO, nan memperoleh untung dari perjanjian bilateral pada 1965, di mana Jepang menawarkan hibah sebesar 300 juta dolar AS (sekitar Rp4,5 triliun) kepada Seoul untuk kompensasi.

Yayasan tersebut dibentuk pada 2014 di bawah bagian Kementerian Dalam Negeri Korsel sesuai dengan undang-undang unik terkait.

Para korban dan golongan sipil pendukung telah memprotes keras rencana tersebut selama audiensi publik pada Desember.

Pada 2018, Mahkamah Agung Korsel memerintahkan dua perusahaan Jepang - Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Nippon Steel Corp. -- untuk memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa.

Sementara Tokyo bersikeras bahwa semua rumor kompensasi mengenai kolonialisme Jepang di Korsel pada 1910-1945 telah diselesaikan dalam kesepakatan pada 1965 untuk menormalkan hubungan diplomatik bilateral.

Seoul dan Tokyo telah beberapa kali menggelar perundingan resmi untuk membahas rumor pelik tersebut selama beberapa bulan terakhir.

Upaya itu sesuai dengan dorongan pemerintahan konservatif Yoon Suk Yeol untuk memperkuat kemitraan keamanan trilateral dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang guna melawan ancaman militer Korea Utara (Korut).

Kedua belah pihak secara tentatif telah sepakat membikin "dana pemuda masa depan" untuk mensponsori danasiwa bagi para mahasiswa, menurut seorang sumber informasi.

Sebaliknya, Jepang diharapkan untuk menyatakan niatnya untuk menghormati deklarasi campuran pada 1998 nan diadopsi oleh Presiden Kim Dae-jung dan mantan perdana menteri Keizo Obuchi.

Dalam deklarasi tersebut, kedua pemimpin menyerukan penyelesaian rumor di masa lampau dan membangun hubungan baru, dan Obuchi menyampaikan penyesalan atas "kerugian dan rasa sakit nan mendalam" akibat kolonialisme Jepang terhadap rakyat Korea.

Sumber: Yonhap-OANA
Berita lain dengan Judul: PM Kishida dukung permintaan maaf ke Korsel atas agresi Jepang
Berita lain dengan Judul: Korsel bakal umumkan solusi perselisihan masa perang dengan Jepang
Berita lain dengan Judul: Korsel nilai Jepang sudah berubah dari agresor jadi mitra

: Katriana

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023