Trending

Konsultan: PP kemudahan usaha di IKN beri dorongan positif ke investor - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Konsultan Knight Frank Indonesia mengungkapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan dorongan positif ke investor.

"Adanya pembebasan PPN nan memprioritaskan untuk pembangunan hunian, berasas preseden dari pembebasan PPN nan telah diterapkan pada waktu lampau maka itu memberikan dorongan positif alias insentif," ujar Director Strategic Consultancy Knight Frank Indonesia Sindiani Adinata dalam obrolan daring di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perihal ini tentunya memberikan dorongan untuk meningkatkan minat terhadap pasar properti kediaman di IKN Nusantara.

"Prospek properti (hunian) di IKN tergantung pada berapa banyak populasi nan bakal dipindahkan, dalam tahap pertama nan bakal dipindahkan adalah ASN sehingga itu menjadi captive market," katanya.

Berita lain dengan Judul: OIKN: PP perizinan dan kemudahan berupaya percepat pembangunan IKN

Sedangkan untuk pasar properti industri di IKN, Knight Frank Indonesia memandang tidak hanya dari izin nan mendukung melainkan juga underlying demand generator dari area industri nan dilihat investor.

"Secara umum memang kami memandang sinyal-sinyal positif dari pihak penanammodal maupun developer untuk melakukan investasi di IKN dengan memandang sosialisasi nan telah dilakukan oleh pemerintah. Kelihatannya banyak Letter of Intent (LOI) dari penanammodal nan masuk dan minat untuk berinvestasi di IKN," kata Sindiani Adinata.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan PP nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam izin tersebut, pemerintah membebaskan alias tidak memungut PPN terhadap sejumlah objek pajak antara lain gedung baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau penyimpanan bagi orang pribadi tertentu, badan tertentu, dan / alias kementerian/ lembaga tertentu.

Pemberian perizinan berusaha, kemudahan berupaya dan akomodasi Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara dalam Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai superhub ekonomi dengan aktivitas investasi nan berasal dari swasta baik dari dalam maupun luar negeri.

Berita lain dengan Judul: Otorita percaya PP insentif cukupi kebutuhan investasi pembangunan IKN



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close