Komnas Perempuan Minta Anggaran Tidak Diblokir Kemenkeu - Beritaja

3 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta pengecualian agar anggaran untuk Komnas Perempuan tidak diblokir oleh Kementerian Keuangan.

"Pengecualian blokir anggaran yang bertindak untuk semua kementerian/lembaga, jikamampu diberikan untuk Komnas Perempuan, bakal sangat membantu kami," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat audiensi dengan Komisi 13 DPR RI di Jakarta, Kamis.

Pasalnya, akibat pemblokiran bakal terasa bagi kerja-kerja Komnas Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak wanita korban kekerasan.

"Sangat terasa (akibat pemblokiran). Belanja infrastruktur, teknologi info yang kami butuhkan untuk mempercepat jasa juga bakal diblokir maka bakal lebih berat lagi bagi kami," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya tidak memberikan postur anggaran Komnas Perempuan.

Namun demikian, pihaknya menyebut bahwa minimnya anggaran negara untuk Komnas Perempuan membikin Komnas Perempuan lebih banyak berjuntai pada support hibah dalam melaksanakan sejumlah programnya.

"Anggaran program lebih tergantung pada biaya hibah daripada anggaran dari negara," katanya.

Andy Yentriyani mengatakan Komnas Perempuan saat ini tercatat memperoleh support hibah dari UNFPA dan Uni Eropa dengan nilai sekitar Rp3 miliar.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memblokir anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp306,69 triliun sebagai upaya efisiensi.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.