Komisi Ix Dpr Sebut Pemotongan Anggaran Kesehatan Jangan Ganggu Pkg - Beritaja

1 bulan yang lalu

Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, jasa kesehatannya ....

Jakarta (BERITAJA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun pada tahun 2025 jangan sampai mengganggu jasa kesehatan masyarakat, terlebih Pemerintah bakal mengawali program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Menurut dia, PKG merupakan program prioritas pemerintah yang bakal segera digelar pada hari Senin (10/2). Keterbatasan anggaran pun tidak mampudijadikan argumen tidak dilakukannya jasa kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

"Skala prioritas program perlu dilakukan untuk siasati keterbatasan anggaran. Namun, tidak dengan menghilangkan salah satu jenis jasa kesehatan tersebut," kata Charles saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

PKG bagi penduduk yang sedang berulang tahun, kata dia, bakal ada pemeriksaan belasan jenis (potensi) penyakit. Dengan demikian, masyarakat bakal mengetahui gangguan kesehatannya.

Dengan pengecekan itu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan masyarakat bakal langsung melakukan pengobatan lanjutan ke akomodasi kesehatan dengan jasa yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini mesti mampudiantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan.

"Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, jasa kesehatannya malah tidak optimal dengan argumen keterbatasan anggaran," kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan agunan sosial ini.

Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi program kesehatan dengan sasaran terbesar sepanjang sejpetunjuk RI, ialah 280 juta orang, resmi diluncurkan dan bakal dimulai pada hari Senin (10/2).

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi di Jakarta, Jumat (7/2), mengatakan bahwa program itu guna mencegah dan menangani akibat penyakit penyebab kematian terbesar di tiap siklus hidup.