Kkp: Potensi Karbon Biru Indonesia Cukup Besar Dan Diakui Dunia - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui oleh bumi internasional.

"Jadi jika potensi karbon biru Indonesia cukup besar, bumi sebenarnya mengakui. Jadi beberapa kali paparan di bumi internasional itu selalu mengakui bahwa Indonesia negara besar," kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP di Jakarta, Kamis.

"Kita punya rimba besar, kita hidup di suasana tropis dan kita punya juga lamun dan mangrove yang juga sebenarnya lebih bagus hidup di suasana tropis.Potensinya cukup besar, tetapi tingkat kerusakan mangrove dan lamun cukup besar juga, sehingga kita mesti mampumelakukan upaya mengurangi kerusakan tadi dan memperbaiki yang rusak," sebagaimana disebutkan menambahkan.

Upaya untuk melakukan rehabilitasi dan mengurangi kerusakan lamun serta mangrove di laut dan wilayah pesisir dalam rangka untuk mengurangi emisi dengan penyerapan emisi.

Hal tersebut juga dapat menjadi barter bagi Indonesia dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak mempunyai potensi karbon biru.

"Upaya-upaya ini, jika kita mampumisalnya mengurangi kerusakan lamun dan mangrove maka itu juga dianggap sebagai upaya apalagi melakukan rehabilitasi itu sebenarnya juga upaya. Berapa besarnya upaya yang kita lakukan itu untuk mampumenyerap emisi itu mampudikuantifikasi dan dapat menjadi barter kita dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak punya yang tadi (karbon biru). Jadi kita sebenarnya lebih mengandalkan penyerapan emisi dari ekosistem tadi. Jadi potensinya cukup besar," kata .

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan alias karbon biru (blue carbon) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian kelautan dan perikanan.

Kemudian Adaptasi Perubahan Iklim bagian lain untuk bagian kelautan alias blue carbon dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian kelautan dan perikanan.

Kebijakan sektor kelautan alias blue carbon sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan sesuai dengan perkembangan pengetahuan pengetahuan dan teknologi dan dapat dipertimbangkan dalam Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan alias blue carbon dalam rangka pencapaian sasaran Nationally Determined Contribution (NDC).

Editor: Dedy
Copyright © BERITAJA 2025