Trending

KKP minta kapal perikanan Indonesia dilengkapi SPKP - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ukon Ahmad Furqon mengatakan, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), maka kapal nang izin operasinya diberikan oleh kementerian dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengaktifkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

“Satu nang krusial SPKP, dengan berlakunya PP 11 Tahun 2023 ini tidak hanya untuk kapal nang izinnya dikeluarkan oleh kementerian tetapi juga diwajibkan kepada kapal nang izinnya dikeluarkan oleh Pemda dengan masa peralihan 1 tahun, maka seluruh kapal izin wilayah pun wajib menggunakan dan mengaktifkan SPKP ,” ujar Ukon dalam Bincang Bahari Era Baru Perikanan Tangkap nang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Melalui SPKP ini, diharapkan ke depannya pemantauan mengenai wilayah penangkapan ikan bisa terpantau lebih baik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono mengatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota sudah resmi diundangkan pada Senin (6/3).

Program penangkapan ikan terukur diperlukan agar populasi perikanan terjaga dengan baik. Nantinya, kata Trenggono, terdapat tiga jenis kuota nang bakal diberikan dalam lingkup kebijakan penangkapan ikan terukur.

Ketiga jenis kuota itu ialah kuota jumlah nang bakal diberikan kepada pelaku penangkap ikan; kuota diberikan kepada masyarakat lokal alias pesisir; dan kuota untuk pendidikan, pelatihan, dan hobi.

Penangkapan ikan terukur berbasis kuota merupakan satu dari lima kebijakan ekonomi biru nang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Empat kebijakan lainnya ialah penambahan luas wilayah konservasi laut; pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar; pengelolaan sampah plastik laut; dan pengelolaan berkepanjangan pesisir serta pulau kecil.

Adapun saat ini, KKP tengah menyiapkan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), salah satunya adalah pengaturan teknis mengenai kuota penangkapan ikan dan tata langkah penghitungannya.

Berita lain dengan Judul: Pelaku upaya harapkan penangkapan ikan terukur permudah izin
Berita lain dengan Judul: KKP paparkan faedah kebijakan penangkapan ikan terukur
Berita lain dengan Judul: KKP siapkan patokan turunan penangkapan ikan terukur

 



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close