Trending

KKP hentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

diduga melakukan pembangunan jetty alias dermaga tambang nikel tanpa Izin Reklamasi

Jakarta (BERITAJA.COM) - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, lantaran tidak mempunyai izin resmi.

"Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, PT  BTII diduga melakukan pembangunan jetty alias dermaga tambang nikel tanpa Izin Reklamasi dan tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)," ujar Direktur Jenderal PSDKP KKP Adin Nurawaluddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Adin menjelaskan bahwa tindakan tegas tersebut dilaksanakan untuk memastikan aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan kesehatan ekologi pesisir. Dalam proses penghentian aktivitas ini, pihak KKP juga melibatkan pemerintah wilayah setempat.

Dengan penghentian aktivitas ini, PT BTII diminta untuk mengurus arsip Perizinan Reklamasi dan PKKPRL di KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta memenuhi denda administratif sebelum aktivitas operasional usahanya dilanjutkan.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK), Halid K. Jusuf, menyampaikan bahwa Ditjen PSDKP terus melaksanakan penertiban terutama nang berangkaian dengan kepatuhan dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berita lain dengan Judul: KKP musnahkan 60 kg olahan ikan ilegal

Berita lain dengan Judul: KKP gagalkan pengeboman ikan di sekitar pantai Luwuk Banggai

“Salah satu poin nang diatur dan kami kawal adalah Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko nang mana reklamasi masuk dalam kategori akibat tinggi. Sehingga seluruh aktivitas nang memanfaatkan ruang laut kudu mempunyai PKKPRL," terang Halid.

Sebagai informasi, PT BTII dalam perihal ini telah melanggar Pasal 18 Angka 12, Angka 17 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Pasal 101 ayat (3), Pasal 188, Pasal 195.

Serta Pasal 196 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang jo. Pasal 15 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berita lain dengan Judul: KKP kerja sama dengan Google hadirkan ruang virtual BMKT

Berita lain dengan Judul: MSC-KKP luncurkan metode MERA dukung perikanan berkepanjangan Indonesia



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close