Trending

KI Pusat lampaui target tiga program prioritas RPJMN - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Komisi Informasi (KI) Pusat melampaui sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tiga program kerja prioritas selama tahun 2022, menurut Laporan Tahunan KI Pusat Tahun 2022.

Tiga program prioritas tersebut adalah program penyelesaian sengketa informasi, hasil monitoring dan pertimbangan (monev) penyelenggaraan keterbukaan info publik (KIP) pada badan publik, serta hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

"Kami sudah memenuhi sasaran apalagi kami melampaui dari sasaran nan diberikan," kata Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro di Sekretariat KI Pusat, Jakarta, Senin.

Donny menyebut KI Pusat menyelesaikan 98 register sengketa info publik dari 90 register sengketa info publik nan menjadi sasaran dari RPJMN 2020-2024.

Selain itu, kata dia, KI Pusat juga melampaui sasaran nan ditetapkan RPJMN 2020-2024 pada program penguatan badan publik dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dia mengatakan terdapat 122 badan publik nan mendapat kualifikasi informatif berasas hasil monev KI Pusat dari 90 badan publik nan ditargetkan mendapatkan kualifikasi Informatif.

Berita lain dengan Judul: Dirjen IKP minta Apresiasi Desa tingkatkan pelayanan publik di desa

Adapun pada program penyusunan IKIP, tambahnya, KI Pusat melampaui sasaran dengan skor IKIP tahun 2022 mencapai 74,43 dari sasaran sebesar 72.

Dia menyebut perolehan skor IKIP tahun 2022 juga naik sebanyak 3,06 jika dibandingkan tahun 2021 nan sebesar 71,37; di mana kedua skor itu tetap berada pada kategori sedang.

Donny berambisi ke depannya KI Pusat bisa mengupayakan agar keterbukaan info publik tidak hanya menjadi capaian skor belaka, tetapi juga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Target tentu kami kudu penuhi, tapi lebih baik lagi sasaran dipenuhi, tapi faedah juga dirasakan oleh publik maupun badan publik," jelasnya.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat Syawaludin menambahkan total ada 3.142 register sengketa info publik nan masuk ke KI Pusat hingga Desember 2022.

"Kalau masyarakat tidak puas dengan tugas badan publik untuk membuka alias menutup informasi, maka Komisi Informasi Pusat diamanatkan undang-undang sebagai kuasi peradilan," kata Syawaludin.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Pusat Samrotunnajah Ismail mengatakan KI Pusat mendorong badan publik tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga agar info itu bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh publik.

"Tidak hanya sekadar capaian jadi informatif, tetapi dipastikan pengawalan info itu tersampaikan kepada audiens, dipahami, dan bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Turut datang dalam kesempatan tersebut adalah Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha dan sejumlah staf KI Pusat lainnya.

Berita lain dengan Judul: KI Pusat corak Majelis Etik tindak lanjut laporan masyarakat



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close