Trending

Ketua Partai Demokrat se-Indonesia serentak datangi pengadilan - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Ketua Partai Demokrat di semua tingkatan se-Indonesia serentak mendatangi pengadilan negeri wilayah masing-masing untuk menyerahkan surat nang ditujukan kepada Mahkamah Agung mengenai kepengurusan partai di bawah Agus Harimurti Yudhoyono selaku ketua umum.

"Ini merupakan bentuk kewaspadaan mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan partai. Per hari ini (Selasa, 4/4), setidaknya sudah 34 provinsi dan 414 kabupaten dan kota nang telah menyambangi pengadilan setempat; dan ini terus bersambung hingga akhir pekan ini," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Timo Pangerang dalam keterangan tertulis nang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan usai apel Pimpinan Nasional (Commander’s Call) Partai Demokrat nang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), para ketua Demokrat di wilayah secara serentak mendatangi pengadilan negeri di wilayah masing-masing.

Surat nang ditujukan ke MA itu beberapa perihal nang meliputi pengakuan dan pengesahan negara terhadap kepemimpinan AHY; penolakan oleh pengadilan tata upaya negara (PTUN), pengadilan tinggi tata upaya negara (PTTUN), dan MA atas upaya norma Moeldoko dan pendukungnya; serta pengajuan peninjauan kembali (PK) dengan novum nang tidak bertindak secara norma lantaran telah digunakan pada persidangan sebelumnya.

Surat itu pun ditembuskan ke Presiden Joko Widodo serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Berita lain dengan Judul: Moeldoko sebut tak tahu soal peninjauan kembali Demokrat

Timo menegaskan bahwa para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat adalah pemilik bunyi sah nang menunjukkan solidaritas kepada Ketum AHY dalam menghadapi gangguan pihak eksternal yakni Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa upaya norma nang berulang kali dilakukan Moeldoko terhadap kepengurusan AHY di Partai Demokrat sama sekali tidak mengenai dengan bentrok internal partai.

"Moeldoko bukan kader dan tidak mempunyai KTA (Kartu Tanda Anggota) Partai Demokrat. Menkumham juga telah menolak mengesahkan KLB (konferensi luar biasa) terlarangan nang diprakarsai oleh mereka dan acapkali gugatannya ditolak oleh pengadilan. Inilah nang membikin para kader geram dan semakin militan melawan kedzaliman ini," katanya.

Sebelumnya, AHY mengatakan Partai Demokrat telah 16 kali dimenangkan pengadilan atas gugatan Moeldoko terkait perihal serupa.

Namun, dia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan kader dan atensi publik, mengingat perihal tersebut berpotensi adanya intervensi politik.

"Meskipun secara norma tidak ada satu pun argumen nang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan Moeldoko, tetapi kami tetap waspada. Dengan mempertimbangkan kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke ruang terang, di samping para kader Demokrat di seluruh Tanah Air, kami memohon rakyat untuk berkenan ikut memantau," ujar AHY.

Berita lain dengan Judul: Menkumham tegaskan sikap netral mengenai pengajuan PK kudeta Demokrat

Berita lain dengan Judul: MA tolak kasasi Moeldoko mengenai KLB Demokrat



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close