Ketua Mpr Dorong Peran Bpd Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa - Beritaja

1 tahun yang lalu

Sebagai stimulus pembangunan desa, biaya desa juga tidak semestinya menjadi penghambat produktivitas desa

Jakarta (BERITAJA.COM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong peran krusial Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasalnya, laki-laki nang berkawan disapa Bamsoet itu meyakini bahwa masa depan Indonesia tidak berada di kota, melainkan di desa nang menyimpan beragam kekayaan sumber daya baik alam maupun manusia.

Bamsoet, nang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Apbednas) itu, meyakini perihal serupa juga bertindak dalam kepentingan menjaga stabilitas nasional.

"Jika desa kondusif, situasi nasional juga kondusif. Karena itu. sebagai lembaga permusyawaratan pada unit pemerintahan wilayah terkecil nang langsung bergesekan dengan kepentingan rakyat, BPD mempunyai peran krusial dalam memajukan desa," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis nang diterima di Jakarta, Rabu.

Bamsoet menyampaikan perihal itu saat melantik pengurus DPP Apbednas di bawah kepemimpinan Ketua Umum Indra Utama dan Sekretaris Jenderal Deden Samsudin sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR RI.

Bamsoet menjelaskan BPD mempunyai tanggung jawab untuk menggali, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

BPD juga mengemban petunjuk untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berbareng kepala desa, serta melakukan pengawasan keahlian kepala desa.

Bamsoet menekankan kegunaan kemitraan dan pengawasan tersebut sangat krusial agar program pembangunan nang diemban oleh pemerintah desa dapat berakibat nyata bagi kemajuan masyarakat desa.

Berita lain dengan Judul: Bamsoet dukung perubahan besaran alokasi biaya desa untuk BLT
BPD, lanjut Bamsoet, juga kudu mengambil peran memastikan pemanfaatan biaya desa untuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Menurut Bamsoet biaya desa datang sebagai katalisator pembangunan serta mobilitas perekonomian rakyat, sehingga diharapkan menghasilkan nang berfaedah bagi masyarakat desa.

"Sebagai stimulus pembangunan desa, biaya desa juga tidak semestinya menjadi penghambat produktivitas desa untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lain nang sudah ada di luar biaya desa, serta potensi-potensi sumber pendapat original desa nang baru," katanya.

Bamsoet mengingatkan bahwa temuan Indonesian Corruptiom Watch (ICW) melaporkan kasus korupsi biaya desa mempunyai kecenderungan selalu meningkat. Sepanjang tahun 2015 hingga 2017 saja sudah meningkat sembilan kali lipat, ialah dari 17 kasus pada tahun 2015 menjadi 154 kasus pada tahun 2017.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang pada rentang waktu 2015-2022.

Kasus mengenai pengelolaan finansial desa masuk dalam daftar tiga besar korupsi terbanyak di Indonesia, sebagaimana survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan perilaku koruptif masyarakat desa berada di nomor 3,83, alias lebih tinggi daripada masyarakat perkotaan.

"Salah satu upaya pencegahan nang direkomendasikan adalah optimasi peran BPD dam menjalankan kegunaan pengawasan," katanya.

Bamsoet menyadari bahwa perihal tersebut bukan tanggung jawab nang ringan, oleh lantaran itu dia berambisi Abpednas dapat berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi personil dalam menjalan tugas pokok dan kegunaan BPD.

Ia juga menyampaikan BPD kudu mengedepankan semangat untuk menghadirkan solusi bagi setiap persoalan di desa melalui musyawpetunjuk mufakat dalam menjalankan petunjuk tugasnya.

Terlebih, musyawpetunjuk mufakat merupakan nilai kearifan lokal nang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa, sehingga kudu dijaga dan dilestarikan sebagai karakter serta jati diri agar tidak tergeser oleh nilai-nilai asing.

"Ke depan, tantangan kebangsaan juga sudah mulai masuk melalui unit-unit terkecil pemerintahan hingga desa," ujarnya.

Turut datang dalam prosesi pelantikan pengurus DPP Abpednas tersebut adalah Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, nang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Berita lain dengan Judul: Ketua MPR ajak pemangku kepentingan jaga situasi kondusif bangsa
Berita lain dengan Judul: Ketua MPR ajak Hipmi kampanyekan shopping produk dalam negeri
Berita lain dengan Judul: Ketua MPR dukung rencana kembang pinjaman nol persen bagi UMKM