Ketua Dprd Banjarbaru Sebut Pengurangan Anggaran Capai Rp8,7 Miliar - Beritaja

Banjarbaru (BERITAJA) - Ketua DPRD Banjarbaru, Kalimantan Selatan Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra menyebutkan, pengurangan anggaran yang dilakukan pemerintah kota berangkaian kebijakan efisiensi anggaran mencapai Rp8,7 miliar.

"Pengurangan anggaran mencapai Rp8,7 miliar tetapi kami berbareng tim anggaran Pemkot Banjarbaru tetap memperhitungkan sesuai petunjuk pusat mengenai efisiensi anggaran," ujarnya di Banjarbaru, Senin.

Menurut Rizky, pengurangan yang paling utama adalah perangkat tulis instansi dan perjalanan dinas baik di lingkup Pemkot Banjarbaru maupun DPRD yang sudah mengurangi perjalanan dinas keluar daerah.

Rizky menekankan, pengurangan biaya Transfer ke Daerah (TKD) jelas berakibat terhadap berkurangnya anggaran dalam APBD Banjarbaru sehingga dipilih skala prioritas yang mengedepankan pelayanan publik.

"Kami minta pengurangan anggaran mesti disusun sesuai skala prioritas dan jangan sampai mengurangi sisi pelayanan publik termasuk program yang berangkaian dengan prasarana krusial jangan dikurangi," tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Muhammad Mufti Ariffin mengatakan, pihaknya memastikan pelayanan publik tetap dioptimalkan meski dilakukan efisiensi anggaran sesuai petunjuk pemerintah pusat.

"Meski dilakukan efisiensi anggaran sesuai petunjuk pemerintah pusat tetapi pelayanan publik dan segala yang berangkaian kepentingan dengan masyarakat tetap diutamakan," ujar di Banjarbaru, Ahad.

Pernyataan itu disampaikan wali kota mengenai surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi biaya transfer ke wilayah kabupaten/kota.

Keputusan itu mengatur tentang efisiensi anggaran tahun 2025 yang disesuaikan dengan skala prioritas sehingga terjadi pemangkasan pada komposisi APBD terutama terhadap aktivitas yang tidak begitu penting.

Dikatakan, pihaknya sudah menerima SK Kemendagri tetapi tetap belum menerima surat mengenai petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk penyelenggaraan mengenai kebijakan pemerintah pusat tersebut.

"Kami tetap menunggu petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan atas kebijakan itu dan sesuai patokan maupun ketentuan, kebijakan pusat itu tentunya dilakukan sesuai petunjuk," katanya.