Trending

Ketua DPR harap implementasi Perpu Pemilu berjalan baik - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Ketua DPR RI Puan Maharani berambisi persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi undang-undang, dapat dilaksanakan dengan baik di tahun depan.

"Kami berambisi dengan disetujuinya Perppu Pemilu menjadi UU, Pemilu 2024 bisa melangkah dengan aman, nyaman, senang dan gembira," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Karena itu dia berambisi kehadiran Perpu Nomor 1 Tahun 2022, tidak bakal menimbulkan perpecahan satu sama lain dalam menjalankan pesta demokrasi.

Puan juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 bakal melangkah sesuai dengan agenda nang telah ditetapkan, ialah 14 Februari 2024.

"Pemilu insyaallah bakal tetap jalan sesuai dengan agenda nang ada dan bakal dilaksanakan insyallah 14 Februari 2024," ujarmya.

Berita lain dengan Judul: DPR setujui Perpu Pemilu jadi undang-undang

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembentukan RUU tentang Penetapan Perpu Pemilu merupakan komitmen DPR dan Pemerintah untuk memberikan kepastian norma serta support terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu, khususnya bagi empat wilayah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.

"Sekaligus menjadi payung norma bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 agar melangkah lancar sukses dan demokratis," kata Tito dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022–2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa dalam RUU tentang Penetapan Perpu Pemilu terdapat perubahan beberapa norma dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum nang sebelumnya berlaku.

Perubahan itu, di antaranya berangkaian dengan pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi DOB; penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum; penataan wilayah pemilihan dan alokasi bangku personil DPR, personil DPD, dan personil DPRD provinsi.

Kemudian, ada pula perubahan mengenai agenda dimulainya kampanye pemilihan umum personil DPR, personil DPD, dan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta soal penyelenggaraan Pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara.

"Serta tentang penyesuaian wilayah pemilihan dan penyesuaian jumlah bangku personil DPRD provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, selain implikasi dari pemekaran wilayah provinsi di Papua dan Papua Barat," jelas Doli.

Dengan adanya penyesuaian dan perubahan beberapa norma dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu, lanjut Doli, diharapkan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak tersendat dan dapat melangkah dengan lancar.

Sebelumnya, Rabu (15/3), DPR berbareng Pemerintah menyetujui RUU tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilanjutkan untuk pengambilan keputusan pada paripurna terdekat.

Persetujuan itu diambil usai Doli, nang memimpin rapat kerja berbareng Mendagri Tito Karnavian dan Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Mien Usihen Ginting, meminta persetujuan kepada seluruh personil rapat.

Berita lain dengan Judul: Titi: Pembahasan Perpu Pemilu lewati masa sidang corak kelalaian

Narda Margaretha Sinambela
Imam Budilaksono
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close