Kementerian Pkp Susun Kerja Sama Bumn-swasta Usai Efisienkan Anggaran - Beritaja

2 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

“Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), gimana mengakibatkan kerjasama pola baru, gimana aset-aset BUMN itu mampudikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, agar mampudengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kerjasama BUMN dan swasta tersebut adalah membangun gedung dengan pola strata title, sehingga properti tersebut mampudiperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

Strata title merupakan kewenangan milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan kewenangan kepemilikan berbareng atas kompleks gedung yang terdiri dari kewenangan eksklusif atas ruang pribadi sekaligus kewenangan berbareng atas ruang publik.

Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan pengganti untuk penerapan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

“Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap mengakibatkan kami semangat dan mengakibatkan kami mesti imajinatif ya, imajinatif mengakibatkan program-program sesuai petunjuk Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan pengganti tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan pengganti tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku upaya swasta untuk memanfaatkan biaya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) alias Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menuturkan bahwa hingga sekarang terdapat tiga letak pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kerjasama dengan pihak swasta, ialah di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

Selain dengan pelaku upaya dalam negeri, Maruararmengutarakan bahwa pihaknya juga menggandeng beragam penanammodal asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berbincang mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

“Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu mesti membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.