Kementerian Panrb Pastikan Program Terkait Rb Tetap Berjalan Optimal - Beritaja

1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 tidak menghalang penyelenggaraan tugas dan kegunaan (tupoksi) strategis yang diemban.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan sebagai bagian dari strategi efisiensi Kementerian PANRB mengoptimalkan penggunaan teknologi info dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kerjasama antar-unit kerja dengan pendekatan share outcome, share output, dan share activities.

“Kami tetap memperhatikan program dan aktivitas krusial Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Berbagai program seperti asistensi reformasi birokrasi, pembangunan area integritas, serta penguatan akuntabilitas keahlian tetap melangkah secara optimal dengan pendekatan yang lebih efektif dan inovatif.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyebut efisiensi anggaran bukan hambatan, tetapi merupakan kesempatan untuk bekerja lebih pandai dan inovatif.

Sejalan dengan Instruksi Presiden yang menekankan penajaman shopping kementerian/lembaga agar anggaran negara dipergunakan secara optimal dan lebih tepat sasaran sehingga dapat memberikan akibat nyata bagi masyarakat.

“Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan area integritas, dan penguatan akuntabilitas bakal tetap melangkah dengan hasil yang optimal, mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Erwan.

Dia meminta jejeran di unit kerjanya untuk dapat menerapkan strategi kerja yang berfokus pada pencapaian output penting, dari hasil pemetaan keahlian pada log frame keahlian agar setiap program tetap mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung keahlian organisasi.

Salah satu program utama yang tetap dijalankan meskipun terakibat efisiensi adalah asistensi reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Meskipun terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan, aktivitas asistensi tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi, seperti pendampingan daring dan penggunaan platform digital untuk pertimbangan dan pemantauan.

Demikian pula dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) di beragam instansi. Proses penilaian dan pembinaan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis, termasuk pemanfaatan metode pertimbangan berbasis info dan obrolan terfokus secara daring maupun luring terbatas.

“Penguatan akuntabilitas keahlian lembaga pemerintah juga tetap menjadi prioritas. Monitoring dan pertimbangan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus dilakukan dengan menyesuaikan pola kerja yang lebih efisien, namun tetap mengutamakan transparansi dan efektivitas,” pungkasnya.