Kemenpar Ajak Phri Lakukan Pemetaan Guna Hadapi Efisiensi Anggaran - Beritaja

1 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Pariwisata membujuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk melakukan pemetaan dan mengakibatkan strategi untuk menghadapi akibat dari efisiensi anggaran yang diberlakukan pada kementerian/lembaga (K/L).

"Kami sedang melakukan obrolan dengan teman-teman di PHRI, mau memandang sebenarnya seberapa besar tadi yang efisiensi pemerintah secara angka," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dalam konvensi pers UN Tourism 37th CAP-CSA di Jakarta, Rabu.

Rizki membenarkan bahwa efisiensi anggaran berakibat pada perputaran aktivitas industri pariwisata yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya okupansi hotel selama periode libur Lebaran.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran juga menyebabkan tutupnya dua hotel yang berada di Bogor, Jawa Barat, sehingga sekitar 150 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal itu mendasari niat kedua pihak untuk memetakan kategori mana yang paling terdampak dari adanya kebijakan tersebut. Misalnya, kategori untuk hotel leisure (bersantai) alias hotel yang menjalankan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

"Kemudian, saya bakal tanya lagi berapa persen yang MICE-nya (terdampak), berapa yang leisure, hotel-hotel mesti mampu mengidentifikasi itu per jenis kategori, kemudian juga (jumlah kedatangan) visitor mancanegara, visitor nusantara, itu tolong gambarkan berapa, sehingga kita dapat info yang jelas," paparnya.

Data itu bakal membantu seluruh pihak yang terlibat mampu memandang dampaknya secara keseluruhan dengan jelas, mengingat tidak semua wilayah terdampak oleh kebijakan tersebut.

Oleh lantaran itu, dibutuhkan strategi dan penemuan dari para pengelola hotel untuk menciptakan sasaran pasar baru. Misalnya, mempelajari aktivitas yang menarik dari organisasi seperti golongan fans otomotif ataupun organisasi minum teh yang biasa dihadiri oleh kalangan wanita.

"Itu ada komunitasnya ibu-ibu dan mau menghabiskan mungkin Rp1 juta sekali ketemu hanya buat teh-teh cantik. Kenapa tidak bikin aktivitas itu di hotel? Sekarang hotelnya ada dimana, dan kombinasi dengan aktivitas lainnya, ini memang tidak mudah tapi this is the situation where we need to creative to create product," ucapnya.

Selain menyasar komunitas, hotel juga mampu mulai mengusung konsep menarik dari penyajian makanan yang menekankan konsep berkelanjutan.

"Mungkin selama ini nilai makanan Rp300 ribu, jadikanlah Rp200 ribu. Kalau tidak mampu lantaran standar, kenapa tidak mampu Rp200 ribu? Kurangi jenisnya dan ini bakal mengurangi sampah hotel khususnya makanan," ujarnya.

Menurut Rizki, semua hotel di Indonesia perlu belajar dari Jepang yang sangat memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menyajikan makanan berupa kue lokal yang tidak menggunakan piring tetapi hanya dibungkus kertas yang di dalamnya mencakup kisah dan asal muasal makanan itu dibuat.

Jepang, apalagi selalu menyertakan tulisan untuk mengambil makanan secukupnya guna meminimalisir adanya makanan yang terbuang.

Kalaupun makanan yang diberikan tidak habis, para visitor diminta untuk membawa makanan tersebut pulang. Pengalaman ini dia dapatkan saat mengikuti konvensi internasional di Prefektur Nara, Jepang beberapa waktu lalu.

Terkait dengan contoh tersebut, Rizki melanjutkan pemerintah dengan Kementerian Pariwisata bakal terus membantu para pemangku kepentingan dengan promosi yang gencar serta memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan.

"Di industri kita mesti juga sudah memandang lantaran ada tanggungjawab kita, ada tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Industrinya bertanggung jawab, customer-nya bertanggung jawab, pemerintah juga bertanggung jawab," katanya.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: