Kemenko Pangan Beri Penugasan Impor Daging Sapi Kepada Bumn Pangan - Beritaja

2 bulan yang lalu

Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK, lantaran pemerintah dapat memantau penyelenggaraan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat

Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memberi penugasan importasi daging sapi sebanyak 100 ribu ton dan daging kerbau 100 ribu ton kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga mengenai di Jakarta, Rabu (5/2), disepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku upaya umum sebanyak 80 ribu ton.

Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dipicu dengan musim hujan.

"Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK, lantaran pemerintah dapat memantau penyelenggaraan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat," kata Zulkifli dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Rakortas dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan kesiapan dan nilai komoditas pangan strategis menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Keputusan penetapan perubahan neraca komoditas pada diharapkan dapat menjamin kesiapan stok daging di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar nilai daging kerbau di pasar dapat turun, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyoroti penerapan Peraturan Presiden (Perpres)Nomor 126 tahun 2022 mengenai larangan impor garam untuk kebutuhan industri makanan dan minuman.

Zulkifli meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut, mengingat ketentuan dalam Perpres 126 tahun 2022 disebutkan bahwa impor garam untuk industri makanan minuman hanya bertindak hingga 2024.

Lebih lanjut, dia berambisi ada sinergi dari seluruh kementerian/lembaga mengenai dalam menjaga kesiapan bahan pangan yang terjangkau.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan nilai di tingkat petani, peternak, dan nelayan tetap terjaga.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan bakal terus memantau perkembangan nilai dan kesiapan komoditas pangan guna memastikan kebijakan yang diambil memberikan faedah optimal bagi masyarakat.