Trending

Kemenkeu: Insentif PPN mobil dan bus listrik berlaku hingga Desember - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik.

Jakarta (BERITAJA.COM) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian mobil dan bus listrik bertindak mulai masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.

“Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik," kata Febrio dalam keterangan resmi nang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan tersebut juga diluncurkan untuk memperluas kesempatan kerja dan percepatan peralihan dari penggunaan daya fosil ke daya listrik sehingga ke depan diharapkan bakal mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi.

Berita lain dengan Judul: Pemerintah beri insentif pajak untuk pembelian mobil dan bus listrik

Insentif diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu nang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Pemberian insentif PPN DTP terhadap pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda empat dan bus tersebut diberikan dalam dua ketentuan.

Pertama, Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sama dengan lebih besar 40 persen, bakal diberikan PPN DTP sebesar 10 persen, sehingga PPN nang kudu dibayar tinggal 1 persen. Kedua, KBL Berbasis Baterai Bus dengan sama dengan 20 persen sampai 40 persen diberikan PPN DTP sebesar 5 persen, sehingga PPN nang kudu dibayar sebesar 6 persen.

Model dan jenis kendaraan nang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023. Kriteria nilai TKDN memperhatikan keselarasan dengan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 serta peta jalan program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Berita lain dengan Judul: Produksi kendaraan listrik China teratas, impor material juga tinggi

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan dengan berjalannya program akomodasi PPN DTP pemerintah untuk KBLBB roda empat tertentu dan bus tertentu, pemerintah berambisi minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat, dan mendukung pembuatan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

"Dalam tahap awal diperkirakan diberikan kepada sebanyak 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik pada tahun 2023," ungkap Taufiek.

Untuk teknis penyelenggaraan fasilitasi perpajakan tersebut, Dirjen ILMATE Kemenperin melakukan pengawasan atas kesesuaian nilai TKDN. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga verifikasi independen nang ditunjuk oleh Dirjen ILMATE.

Apabila dalam pengawasan terdapat KBLBB nang tidak memenuhi nilai TKDN, Dirjen ILMATE dapat memberikan hukuman administratif berupa penghapusan dari daftar KBLBB tertentu nang dapat memanfaatkan PPN DTP.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close