Kemenkes Respon Efisiensi Anggaran Sebesar Rp19,6 Triliun - Beritaja

2 bulan yang lalu

Kita tidak mungkin mengurangi jasa kesehatan, tetapi kita mesti melakukan penghematan lantaran memang oportunitas melakukan penghematan

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya bakal melakukan realokasi biaya guna kelancaran sejumlah program jasa kesehatan, setelah efisiensi anggaran Kemenkes sebesar Rp 19,6 triliun disetujui oleh DPR.

"Kita tidak mungkin mengurangi jasa kesehatan, tetapi kita mesti melakukan penghematan lantaran memang oportunitas melakukan penghematan," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Dia menilai setelah nomor tersebut ditetapkan, pihaknya bakal memandang realisasi program-program selama enam bulan ke depan untuk menentukan apakah tambahan anggaran diperlukan.

Dia mencontohkan pada program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dari sasaran 280 juta orang, anggaran yang dikeluarkan cukup untuk pemeriksaan bagi 200 juta orang.

Menurutnya, perihal ini berasas sejumlah pertimbangan. Pertama, katanya, tidak mungkin seluruh penduduk Indonesia memanfaatkan akomodasi ini di tahun pertama program lantaran pasti ada yang takut mengetahui hasil pemeriksaannya.

Kedua, kata Budi, mereka optimistis dapat mencapai nomor 200 juta, lantaran saat vaksinasi COVID-19, mereka dapat menjangkau masyarakat sebanyak itu.

Dia menyebut PKG tidak berkarakter wajib. Jika pada saat implementasinya rupanya yang memanfaatkan akomodasi hanya 100 juta-190 juta orang, katanya, maka anggarannya mampudihemat.

"Jadi intinya anggaran ini, kita lihat dulu selama 6 bulan realisasinya seperti apa. Karena jika toh pun memang ada kekurangan, dan kekurangan ini krusial buat masyarakat, saya percaya Pak Presiden dan Ibu Menteri pasti bakal kasih," katanya.

Efisiensi anggaran tersebut, katanya, juga sudah diperhitungkan mengenai stok vaksin dan obat.

"Karena vaksin dan obat itu kan ada stock juga 2 bulan. Kita menganggarkan kan untuk 12 bulan. Sebenarnya sudah kita lihat, 'oh sebenarnya kita mampureduce ke 10 bulan'," katanya.

Alasan adanya stok dua bulan, katanya, adalah lantaran anggaran yang diberikan baru dapat ditarik pada Maret, sehingga suplai tersebut dipenuhi hingga penarikan itu.

Pada Rabu (5/2), Budi menyebut bahwa salah satu perihal yang dilakukan efisiensi di kementeriannya adalah mengenai dengan perjalanan dinas.

Secara keseluruhan Budi menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, terkhusus untuk menghemat anggaran-anggaran untuk aktivitas yang tak terlalu substansial.

Sementara untuk program-program yang berangkaian dengan pelayanan masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan cuma-cuma justru anggarannya bakal disesuaikan agar mampumencukupi kelancaran program tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke wilayah (TKD) Rp50,59 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan petunjuk efisiensi anggaran agar kas negara dapat dipergunakan untuk program yang lebih berakibat langsung terhadap masyarakat.

Dia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: