Kemendagri Bahas Berbagai Isu Strategis Kepemiluan Bersama Pakar - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) berjudul "Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia" di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya obrolan berbasis ilmiah dan partisipasi publik sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

Dia mengatakan obrolan ini merupakan kick-off dari rangkaian pertemuan selanjutnya yang melibatkan daerah.

"Saya bakal memandu agar waktu melangkah efektif, lantaran kita memerlukan betul-mungkin ini bukan pertemuan yang pertama, kelak bakal ada serangkaian ada FGD dan kita mau sekali agar teman-teman di wilayah jugamampu terlibat," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga menyoroti beberapa rumor strategis kepemiluan yang perlu didalami. Hal itu seperti pertanyaan soal revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada apakah bakal berada di bawah payung omnibus law politik alias cukup konsentrasi pada dua undang-undang tersebut.

Kemudian, juga mengenai presidential threshold dan implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan semua partai politik mencalonkan presiden.

Ada pula rumor faedah dan akibat pilkada langsung dibandingkan dengan pilkada melalui DPRD, khususnya mengenai biaya politik yang tinggi, hingga keserentakan pemilu dan akibatnya terhadap tingkat partisipasi politik.

“Kita mau kita supayamampu konsentrasi ke isu-isu utama, tapi jika kelak ada tambahan silakan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya aktivitas ini.

Dia mengatakan melalui FGD tersebut, pihaknya optimistis dapat terus menggali dan memetakan persoalan utama yang memengaruhi kualitas kerakyatan di Indonesia.

Tidak hanya itu, obrolan ini juga diharapkan dapat mengeksplorasi model kerakyatan dan sistem kepemiluan yang ideal sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dan tantangan global.

Hasil obrolan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi perbaikan terhadap sistem kepemiluan di Indonesia.

"Salah satu tujuan dari aktivitas ini ialah mengeksplorasi corak model kerakyatan dan sistem kepemiluan yang ideal, sesuai dengan nilai-nilai budaya, karakter masyarakat Indonesia dan tuntutan globalisasi," jelas Yusharto.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut BSKDN Kemendagri menghadirkan sejumlah master yang mempunyai perhatian terhadap rumor kepemiluan.

Mereka di antaranya Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Mujani; Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati; Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy N.S. Umboh; serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam International Indonesia (UIII) Philips J. Vermonte.

Selanjutnya, ada pula Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi; Direktur Eksekutif Charta Politika Paulus Julius Yunarto Wijaya; Peneliti CSIS Arya Fernandes; Dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini; The Asia Foundation Mochamad Mustafa; Dosen Universitas Katolik Ppetunjukyangan Bonggas Adhi Chandra; serta Akademisi Universitas Nasional Australia Marcus Mietzner.

Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025