Kemarin, Pertumbuhan Ekonomi Hingga Soal Pemangkasan Dana Daerah - Beritaja
Jakarta (BERITAJA) - Berita seputar ekonomi kemarin tetap menarik untuk dibaca hari ini, Kamis. Mulai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lampau sebesar 5,03 persen, pemanggilan tiga perusahaan mengenai pagar laut Bekasi, mitigasi akibat kebijakan Donald Trump, strategi efisiensi, serta pemangkasan biaya transfer daerah.
Berikut beritanya:
BPS catat PDB per kapita Indonesia 2024 naik jadi Rp78,62 juta
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp78,62 juta pada 2024 dari Rp75 juta pada 2023.
“PDB per kapita tahun 2024 adalah sebesar Rp78,62 juta alias sebesar 4.960,33 dolar AS per kapita,” kata Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu.
PDB per kapita menjadi salah satu parameter tidak langsung dari besaran pendapatan per kapita, sehingga sering dipergunakan untuk menilai tingkat kemakmuran suatu wilayah.
Nusron panggil perusahaan pagar laut Bekasi, minta batalkan sertifikat
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan, minggu depan dia memanggil tiga perusahaan yang mengenai dengan pagar laut di perairan Bekasi untuk meminta pembatalan sertifikat kepemilikan di ruang laut tersebut.
Ketiga perusahaan itu ialah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), PT Cikarang Listrindo (CL), dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).
"Kami bakal panggil ajak negosiasi. Apa output negosiasinya? Tawaran pertama saya minta mereka membatalkan. Minta pembatalan. Kalau dia tidak mau proses pembatalan, kami bakal menggunakan kewenangan kami lantaran itu laut. Saya bilang kan saya anggap itu tanah musnah. Karena memang faktanya," kata Nusron di Jakarta Rabu.
Mendag: Diversifikasi produk jadi strategi hadapi kebijakan Trump
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi menyebut pemerintah bakal menyusun strategi sebagai langkah antisipasi andaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan kebijakan meningkatkan tarif Bea Masuk impor terhadap produk-produk dari luar negeri.
Budi mengutarakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan diversifikasi produk.
Kementerian UMKM: Efisiensi anggaran tak pengaruhi hapus utang UMKM
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Adha Damanikmengutarakan bahwa efisiensi anggaran tidak memengaruhi kebijakan hapus piutang macet untuk upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tidak, tidak ada (pengaruh). Itu (hapus utang) menjadi prioritas kami,” ucap Riza ketika ditemui setelah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani pangkas biaya transfer ke wilayah Rp50,59 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran biaya transfer ke wilayah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Beleid itu menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke wilayah dalam penyelenggaraan APBN dan APBD 2025 sebagaimana petunjuk efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Editor: Dedy
Copyright © BERITAJA 2025
anda berada diakhir artikel berita dengan judul: