Trending

Kejati Kaltim lakukan mediasi antara PLN dengan pemilik lahan di IKN - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Samarinda (BERITAJA.COM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan mediasi antara PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Kalimantan Bagian Timur dengan para pemilik lahan di area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Berkaitan soal pembebasan lahan dalam pembangunan proyek PLN berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt Kariangau-GIS 4 IKN secara hybrid, kami melakukan mediasi antara PLN dengan Pemilik lahan di area tersebut, agar proses pembangunannya melangkah kondusif dan lancar," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto di Samarinda, Selasa.

Ia menerangkan, aktivitas mediasi ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan Kejati Kaltim melalui bagian Perdata Dan Tata Usaha Negara terhadap pembebasan lahan/tanah nang belum dibebaskan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pembangunan SUTT tersebut.

Menurut dia, perihal tersebut merupakan corak komitmen Kejaksaan khususnya Kejati Kaltim untuk terus aktif berperan-serta sesuai dengan tugas pokok dan kegunaan (tupoksi) nang ada dalam menyukseskan pembangunan IKN Nusantara.

"Memang ada beberapa perihal nang menjadi tuntutan para pemilik lahan mengenai nilai tanah nang menurut mereka tetap belum sesuai, sehingga berasas tupoksi, Kejati Kaltim turut memediasi perihal tersebut guna pengamanan proses pembangunan SUTT tersebut," kata Toni.

Menurutnya, dari mediasi tersebut tentunya merupakan langkah Kejati agar menghindari bentrok ke depannya, maka dari itu mesti dikonsolidasi terlebih dulu antara PLN dengan pemilik lahan di area proyek pembangunan SUTT tersebut.

"Intinya Kejati bakal terus melakukan pendampingan terhadap semua aktivitas nang menyangkut IKN , termasuk pengawalan keamanan, dan juga support pendampingan hukum," tutur Toni.

Disampaikannya, aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, dengan dilakukan proses antara lain percepatan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Hal tersebut juga merujuk pada Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara dan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 135.1/2520/SJ tanggal 12 Mei 2022 perihal Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Wilayah lbu Kota Negara.

Dari pengpetunjukan Mendagri, dalam penyelenggaraan pengadaan tanah di atas 5 hektare di wilayah IKN, dimintakan kepada Pemprov Kaltim untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan ditindaklanjuti dengan pertemuan tanggal 16 Maret 2023 di Kantor Gubernur Kaltim.

Hadir dalam aktivitas tersebut Koordinator pada bagian DATUN Kejati Kaltim Jainah, Kasi Datun Kejari Balikpapan Arif Subekti, perwakilan dari PT PLN (Persero) UIP KLT Wilson Marbun, Wida Arief dan Triastuti, perwakilan Binda Kaltim Umar, Fauzy, Ridho, dan Ragil Arya, serta perwakilan PT Distraco dan para pemilik lahan.
 

Gunawan Wibisono/Fandi

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close