Trending

Kaltara pacu pencapaian perhutanan sosial hingga 258.776 hektare - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Sepanjang KUPS sudah mendapatkan izin perhutanan sosial, kita bisa memfasilitasi pengembangan usahanya

Tanjung Selor (BERITAJA.COM) - Kalimantan Utara (Kaltara) memacu percepatan pencapaian perhutanan sosial di provinsi tersebut guna mencapai sasaran sebanyak 258.776 hektare.

“Salah satu upayanya adalah sosialisasi perhutanan sosial dan identifikasi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) untuk mempercepat capaian perhutanan sosial di provinsi ini,” kata Kabid Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Kalimantan Utara, Bastiang di Malinau, Jumat.

Sampai 2023 realisasi perhutanan sosial baru mencapai 116.124,71 hektare dari 258.776 hektare sasaran nang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2022-2026.

Untuk mencapai sasaran ini, lanjutnya, krusial keselarasan tim kerja perhutanan sosial, termasuk Pokja PPS nang kolaboratif dengan beragam pihak baik baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta.

Bastiang mengatakan pengelolaan perhutanan sosial mendorong rimba untuk tetap lestari, namun masyarakat nang hidup di sekitar area rimba sejahtera dengan mengelola dan memanfaatkan hasil hutan.

Berita lain dengan Judul: KLHK: Perhutanan sosial beri akibat positif bagi ekonomi masyarakat

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Kalimantan Nurhasnih menuturkan pihaknya bisa membantu membuka jaringan pasar untuk produk-produk nang dihasilkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) serta membantu standarisasi produk mulai dari pengajuan izin PIRT sampai ke BPOM, sehingga bisa bersaing di pasar lokal sampai internasional.

“Sepanjang KUPS sudah mendapatkan izin perhutanan sosial, kita bisa memfasilitasi pengembangan usahanya. Mereka perlu peralatan untuk mengembangkan usahanya, misalnya, potensi gaharu mereka butuh perangkat suling, kami bantu untuk mendapatkan perangkat suling,” ujarnya.

Plt Kepala UPTD KPH Malinau ius Mangiwa mengatakan pihaknya telah melakukan pemberdayaan bagi masyarakat nang mendapatkan izin perhutanan sosial dan memberikan support perangkat ekonomi produktif untuk dua desa ialah Desa Setulang dan Desa Laban Nyarit.

“Kita lakukan pengpetunjukan terlebih dulu ke masyarakat untuk membekali pengetahuan. Kita tingkatkan dulu sumber daya manusianya, sehingga ketika ada support perangkat masyarakat sudah mahir menggunakannya,” ujar ius.

Berita lain dengan Judul: Pengelolaan perhutanan sosial area mangrove dukung ekonomi rakyat

Kepala Desa Long Pada, Faridan Liwah, mengatakan dalam pengelolaan rimba Desa Long Pada mempunyai beragam tantangan, salah satunya penolakan dari pihak nang tidak sepakat dengan pilihan Long Pada untuk mengusulkan skema Hutan Desa.

Sementara Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi nang melakukan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar rimba di Kabupaten Malinau, mendukung upaya Pokja PPS untuk percepatan capaian sasaran perhutanan sosial.

“Kepastian kewenangan kelola dan mengembangkan sumber ekonomi dari potensi rimba nang ada di masyarakat, perlu terus dikembangkan dan diupayakan semua pihak. Karena selama ini pengelolaan rimba lestari dan berkepanjangan hanya dilakukan oleh masyarakat,” kata Project Officer KKI Warsi, Anna DS.

Berita lain dengan Judul: KLHK: Perhutanan sosial mempercayakan masyarakat untuk mengakses hutan
 

Muh. Arfan

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close